Prof.Dr.H. Sumaryoto : Tidak Tepat dan Perlu Studi Kelayakan.
Jakarta – Wacana pengusulan Gombong menjadi Kotamadya, kembali menjadi perbincangan hangat di wilayah Kabupaten Kebumen, mulai dari kalangan masyarakat awam hingga para tokoh, pakar dan pengamat menyalurkan aspirasi pemikirannya tentang layak atau tidaknya wilayah Gombong untuk dimekarkan dari Kabupaten Kebumen.
Adapun wacana pengusulan pemekaran itu bermula dari seorang warga masyarakat Gombong, Sutiman Raharjo warga asal Kecamatan Puring yang berkeinginan Gombong sebagai Kotamadya. Sutiman mengaku prihatin melihat gerak pembangunan di Kabupeten Kebumen khususnya di wilayah Gombong, hingga kini dirasakan tidak menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Sarana dan prasarana infrastruktur juga tidak memadai. Bahkan Sutiman sangat yakin, bahwa Gombong layak untuk dimekarkan sebagai Kotamadya dikarenakan persyaratan pendukung untuk pemekaran wilayah sedikitnya ada 6 kecamatan seperti Kecamatan Gombong, Sempor, Buayan, Ayah, Adimulyo, Rowokele dan Puring; telah terpenuhi.
Menyikapi wacana pemekaran tersebut, Prof. Dr. H. Sumaryoto saat ditemui wartawan, Kamis (20/7) di ruang kerjanya di Jalan Nangka 1, Jakarta Selatan memaparkan pendapatnya.
“Menciptakan daerah otonomi harus memerlukan kajian yang matang dan secara cermat. Bila melihat kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara_Red) kita saat ini di posisi yang sangat berat, maka wacana Gombong menjadi Kotamadya tidaklah tepat”, demikian Sumaryoto.
“Dengan penambahan terciptanya daerah otonomi, sudah pasti akan menambah APBN”, tambahnya.
Studi Kelayakan
Prof. Dr. H. Sumaryoto
Lebih jauh Prof. Dr. H Sumaryoto mempertanyakan tujuan pemekaran Gombong sebagai Kotamadya. Menurutnya, jika mendasarkan pada alasan kurang maksimalnya pelayanan umum oleh Pemkab Kebumen, maka ini adalah problem SDM aparatur pemerintah yang harus dibenahi.
”Bila dipaksakan Gombong sebagai Kotamadya, dapat dibayangkan kondisinya akan semakin berat”, tutur putra kelahiran Banyumudal ini.
Disamping itu, pembentukan daerah otonomi ini harus melalui satu kajian khusus dan studi kelayakan; sehingga memerlukan waktu yang lama.
”Nah, secara regional dapat dilihat bahwa di Gombong PAD (Pendapatan Asli Daerah-Red) nya saja tidak mendukung”, ucap H. Sumaryoto. Maka untuk berbicara pemekaran haruslah hati-hati, dan untuk saat ini rasanya belum lah tepat Gombong membentuk otonomi sendiri.
Dari sisi geografis, luas Kabupaten Kebumen tidak terlalu besar, demikian juga penduduk di Gombong. Maka alasan pemekaran dari Kabupaten Kebumen dirasakan terlalu dini untuk saat ini. Namun wacana pemekaran ini merupakan hal yang wajar saja, terlebih terlontar dari masyarakat itu sendiri.
Masih menurut Sumaryoto, menilai sinyalemen terkait ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan publik pemerintah yang dianggap kurang maksimal, perlu disikapi dengan hati-hati. Oleh sebab itu diharapkan agar kiranya Pemkab Kebumen secepatnya melakukan pembenahan internal dan peningkatan kapasitas SDM di semua jajaran pemerintahan, sehingga dapat melayani publik secara baik, proporsional dan profesional.
“Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memberikan pelayanan secara merata kepada masyarakat”, pungkasnya. [K.04]
