Kebumen News Berita features Budaya Kebumen dan sekitarnya

23 Juli 2017

Wacana Pemekaran Gombong Jadi Kotamadya

Filed under: Berita — Tag: , , — Masyarakat Karst @ 11:35 am

Prof.Dr.H. Sumaryoto : Tidak Tepat dan Perlu Studi Kelayakan.

Jakarta – Wacana pengusulan Gombong menjadi Kotamadya, kembali menjadi perbincangan hangat di wilayah Kabupaten Kebumen, mulai dari kalangan masyarakat awam hingga para tokoh, pakar dan pengamat menyalurkan aspirasi pemikirannya tentang layak atau tidaknya wilayah Gombong untuk dimekarkan dari Kabupaten Kebumen.

Adapun wacana pengusulan pemekaran itu bermula dari seorang warga masyarakat Gombong, Sutiman Raharjo warga asal Kecamatan Puring yang berkeinginan Gombong sebagai Kotamadya. Sutiman mengaku prihatin melihat gerak pembangunan di Kabupeten Kebumen khususnya di wilayah Gombong, hingga kini dirasakan tidak menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Sarana dan prasarana infrastruktur juga tidak memadai. Bahkan Sutiman sangat yakin, bahwa Gombong layak untuk dimekarkan sebagai Kotamadya dikarenakan persyaratan pendukung untuk pemekaran wilayah sedikitnya ada 6 kecamatan seperti Kecamatan Gombong, Sempor, Buayan, Ayah, Adimulyo, Rowokele dan Puring; telah terpenuhi.

Menyikapi wacana pemekaran tersebut, Prof. Dr. H. Sumaryoto saat ditemui wartawan, Kamis (20/7) di ruang kerjanya di Jalan Nangka 1, Jakarta Selatan memaparkan pendapatnya.

“Menciptakan daerah otonomi harus memerlukan kajian yang matang dan secara cermat. Bila melihat kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara_Red) kita saat ini di posisi yang sangat berat, maka wacana Gombong menjadi Kotamadya tidaklah tepat”, demikian Sumaryoto.

“Dengan penambahan terciptanya daerah otonomi, sudah pasti akan menambah APBN”, tambahnya.

 

Studi Kelayakan

Prof. Dr. H. Sumaryoto

Prof. Dr. H. Sumaryoto

Lebih jauh Prof. Dr. H Sumaryoto mempertanyakan tujuan pemekaran Gombong sebagai Kotamadya. Menurutnya, jika mendasarkan pada alasan kurang maksimalnya pelayanan umum oleh Pemkab Kebumen, maka ini adalah problem SDM aparatur pemerintah yang harus dibenahi.

”Bila dipaksakan Gombong sebagai Kotamadya, dapat dibayangkan kondisinya akan semakin berat”, tutur putra kelahiran Banyumudal ini.

Disamping itu, pembentukan daerah otonomi ini harus melalui satu kajian khusus dan studi kelayakan; sehingga memerlukan waktu yang lama.

”Nah, secara regional dapat dilihat bahwa di Gombong PAD (Pendapatan Asli Daerah-Red) nya saja tidak mendukung”, ucap H. Sumaryoto. Maka untuk berbicara pemekaran haruslah hati-hati, dan untuk saat ini rasanya belum lah tepat Gombong membentuk otonomi sendiri.

Dari sisi geografis, luas Kabupaten Kebumen tidak terlalu besar, demikian juga penduduk di Gombong. Maka alasan pemekaran dari Kabupaten Kebumen dirasakan terlalu dini untuk saat ini. Namun wacana pemekaran ini merupakan hal yang wajar saja, terlebih terlontar dari masyarakat itu sendiri.

Masih menurut Sumaryoto, menilai sinyalemen terkait ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan publik pemerintah yang dianggap kurang maksimal, perlu disikapi dengan hati-hati. Oleh sebab itu diharapkan agar kiranya Pemkab Kebumen secepatnya melakukan pembenahan internal dan peningkatan kapasitas SDM di semua jajaran pemerintahan, sehingga dapat melayani publik secara baik, proporsional dan profesional.

“Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memberikan pelayanan secara merata kepada masyarakat”, pungkasnya. [K.04]

 

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

3 November 2016

Analisis Implementasi Kebijakan yang Elitis dan Politis Kebumen

Filed under: Artikel,Berita,HOt NEWS,Nasional,Peristiwa,Politik — Tag: , , — bram @ 12:35 pm

Kebumen >> Kajian ini berfokus untuk menjelaskan dimensi politik dan ekonomi di balik kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, salah satunya saat membuat Kampung Inggris Kebumen (KIK) di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah (9/2016).

Kajian ini didesain untuk menelaah pembuatan kebijakan publik yang prematur dan berpotensi melanggar berbagai regulasi yang ada. Kajian ini diawali dengan melihat fenomena adanya KIK tanpa adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati yang mengatur.

Padahal kebijakan publik idealnya harus memiliki kerangka kebijakan dan melalui alur kebijakan yang diatur oleh peraturan perundang-undanggan yang berlaku. Fakta di lapangan menunjukkan adanya keterlekatan ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan KIK. Dalam kajian kebijakan, fenomena ini dimaknai sebagai fenomena kebijakan yang elitis dan tidak populis.

Kajian ini penting untuk: 1. melihat konteks dan isi sebuah kebijakan yang seharusnya tidak dikeluarkan dalam rangka merespon permasalahan yang tidak mendesak untuk segera diatasi; 2. memaparkan secara mendalam aktor-aktor beserta interaksi yang dilakukan selama proses kebijakan berlangsung; 3. melihat lebih  kritis kelemahan negara dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas dan memiliki legitimasi tinggi di masyarakat.

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Kampung Inggris Kebumen (KIK) di Desa Jatijajar , Kecamatan Ayah, Kebumen?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis meminjam Teori Keterlekatan ala Granovetter guna melihat interaksi antara rasionalitas ekonomi dan politik dalam sebuah kebijakan. Penulis juga memakai Teori Implementasi Kebijakan ala Grindle guna menganalisa isi dan konteks kebijakan yang sedang berlangsung di balik adanya KIK.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif studi kasus sebagai metode penelitian. Hal ini penulis tempuh karena penelitian kualitatif memberikan ruang bagi penulis untuk menganalisis esensi lebih mendalam dan utuh dengan tidak mengambil jarak terhadap objek penelitian.

Penelitian ini sampai pada temuan menarik bahwa kebijakan KIK adalah kebijakan yang memanfaatkan celah keterbatasan hukum dan kekuatan informal yang mem-by pass– tahapan penyusunan kebijakan yang teknokratis. Selain tidak memiliki payung hukum, kebijakan KIK oleh elite politik lokal berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang adanya penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara dan penyelewengan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah.

Penulis : R.P.J. Agung Widhianto (Peneliti Independen di Bidang Kebijakan Publik, Politik Informal, Masyarakat Sipil dan Birokrasi).

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

19 Juli 2016

Dilupakannya Folklore Kebumen

Filed under: Berita,Opini,Politik — Tag: , , , , — Agus Nur @ 4:08 am

Kebumen NEWS >> Dalam perdebatan budaya, menjadi manusia jawa hari ini bisa memilih seribu wajah. Pasca menguatnya semangat lokalitas, kini tidak ada tafsir tunggal tentang kebudayaan jawa yang monolistik. Justru harihari ini nuansa lokalitas jawa itu terfragmentasi secara baik dalam beberapa komunitas. Misal Solo, Yogya, Tegal, Banyumasan, Pantura dan sebagainya. Sehingga segenap komunitas bernama budaya itu kemudian beranak pinak mewujudkan dirinya dalam beragam bentuk. Di antara dua kutub besar komunitas budaya; jawa kraton dan Banyumas /jawa tua (meminjam istilah A.Thohari), perdebatan wacana tentang Kebumen sebagai “Jawa yang lain” atau “banyumas yang lain” yang memiliki jati diri yang unik kelihatannya jarang muncul di ruang diskusi. Yang sering terjadi justru mengasosiasikan dirinya dengan kutub Banyumasan atau kutub Surakarta/Yogyakarta.

Khazanah budaya muncul dan kita warisi dalam bentuk folklor, kesenian, susastra, pakaian, arsitektur, bahasa, batik, kerajinan, atau makanan. Energi menggali dan mendokumentasikan segenap warisaan budaya itulah yang sejatinya menjadi anak tangga merekonstruksi dan membiakkan anak – anak kebudayaan baru. Jika kemudian kita cermati dari bagaimana segenap melihat dan melakukan penggalian ephos dan tikungan waktu budaya, kita akan bertemu dengan folklore Joko Sangkrib, Ki Bumi, Arung Binang, Kolopaking, Riwayat Panjer, Syeh Abdul Kahfi, dan lain sebagainya.

Folkore (babad) tradisi lisan yang usianya ratusan tahun itu dalam kacamata budaya tentu sangat potensial sebagai kajian budaya. Ini artinya masyarakat memiliki ingatan kolektif panjang tentang asal – usul dan pandangan masa lampau.  Akan tetapi kajian ini kelihatannya cukup “sepi peminat”. Belum ada kajian yang betul-betul serius untuk melihat masa lalu itu dengan terang disertai dengan kajian sejarah dan budaya yang berkelanjutan. Paling beberapa kali diskusi dan desakan itu muncul tidak lebih sebagai “bahan jualan politik” dalam perdebatan hari jadi kabupaten. Sehingga ketika momentum politik itu terlewati, maka pupuslah kajian tersebut. Hingga kini folklore-folklore tersebut, taruhlah tentang Joko Sangkrib kembali menjadi ke kodratnya sebagai nama seuah jalan . Sabit Banani Penulis Lepas

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

18 Mei 2016

Forum Politik, Ciptakan Suasana Kondusif Pasca Pilkada

Filed under: Berita,Politik — Tag: , , , — kebumenn @ 6:10 pm

Kebumen News – Forum diskusi politik yang digelar oleh Kesbangpol Kebumen menghadirkan tiga narasumber untuk mengkaji dinamika politik pasca Pilkada di Kabupaten Kebumen. Haerudin,SH.,MH. Kepala sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri Kesbang Pol Linmas Jawa Tengah. Ia menyampaikan tentang kondisi politik yang dialami kabupaten. Partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah rata-rata 68,54 sementara di Kebumen 64,75. Lebih rendah dari rata-rata.

Narasumber kedua Sofa Marwah dosen Fisipol Unsoed. Ia mengemukakan potensi pasangan Fuad – Yazid pada masa-masa yang akan datang degan kondisi hasil perolehan Pilkada 2015. Narasumber ketiga Cholidi Ibhar dosen IAINU Kebumen. Ia mengajak semua pihak untuk nyengkuyung Kebumen. Ia menilai Kebumen saat ini sedang penuh dengan jeratan masalah. Semua pihak haruslah rela bekerjasama, bergotongroyong memajukan Kebumen. (Kn.01)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Older Posts »

Powered by WordPress