“Untuk izin-izin baru di Pulau Jawa di kawasan karst saya akan usulkan untuk dimoratorium dulu. Sambil kita dalami secara keseluruhan”
Begitu lah pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang disambut tepuk tangan riuh ribuan warga Desa Sikayu Buayan (19/12). Di Sabtu yang cerah itu Siti Nurbaya Bakar beserta para pejabat setingkat Dirjen di bawah Kementeriannya memang menggelar dialog dengan masyarakat di kawasan karst Desa Sikayu, Buayan. Sebelumnya, rombongan ini mengadakan peninjauan lapangan di lokasi Kalisirah di pedukuhan Karangkamal, desa Sikayu.
Di lokasi Kalisirah memang terdapat aliran sungai yang keluar dari gua yang terhubung dengan Gua Candi dan Gua Pucung melalui sistem hidrologi unik di dalam perut pegunungan karst Gombong selatan. Aliran air yang tak pernah putus debitnya ini, dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendasar sehari-hari. Tak heran jika di lokasi ini terdapat jajaran pipa paralon berbagai ukuran, karena disamping untuk kebutuhan domestik rumahtangga, juga untuk mengaliri kolam-kolam usaha perikanan; bahkan dibangun pula jaringan irigasi pertanian.
Pernyataan Siti Nurbaya Bakar di akhir tahun 2015 ini cukup melegakan warga yang sepanjang tahun gencar melancarkan penolakan terhadap rencana operasionalisasi pt. Semen Gombong yang akan mengeksplorasi batuan karst, termasuk karst terumbu yang masuk kategori K-1 dan merupakan ekosistem karst yang dilindungi regulasi tentang Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan.
Rintisan awalnya dimulai dengan pembentukan forum informal. Sampai akhirnya gerak penolakan ini diorganisasikan dalam wadah Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG). Pada akhir September 2015 lalu, PERPAG mengawali langkah politik organisasi kerakyatannya dengan mengirimkan Petisi Penolakan Tambang Semen ke Presiden dan kementerian terkait.
Sebulan setelah ini (29/10) PERPAG bergerak ke Semarang guna melancarkan aksi Penolakan Amdal pada Sidang Kajian Amdal pt. Semen Gombong di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. (Kn/04)
