Tak kurang 4000 guru wiyata bhakti atau tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap(PTT),Rabu(14/10/17) Kabupaten Cilacap turun ke jalan menggelar aksi damai. Aksi dimulai pada pukul 07;00 wib. Para peserta aksi sebelumnya berkumpul di depan bekas lapangan batalion Cilacap, kemudian melakukan longmacrh menuju depan pendopo alun-alun Cilacap.
Dalam orasinya di alun-alun Cilacap, ketua forum GTT dan PTT Kabupaten Cilacap, Sultoni mengatakan 60 persen pegawai dan guru Kabupaten Cilacap merupakan PTT.
“Berikan kesejahteraan yang layak kepada PTT dan GTT karena kita bekerja sudah sangat maksimal
Masukan data PTT dan GTT di sekolah dasar negeri.Berikan jaminan kesehatan bagi keluarga GTT dan PTT” Teriak Sultoni saat orasi.
Setelah menyampaikan
aspirasi di alun-alun Cilacap, perwakilan peserta aksi yang didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Ma’ruf Julianto berangkat menuju gedung DPRD Cilacap. Di dalam gedung DPRD Cilacap perwakilan peserta aksi beraudensi dengan ketua DPRD Cilacap, Taswan, wakil ketua DPRD Cilacap, Adi Saroso dan ketua komisi D DPRD Cilacap, Taufikurrochman.
Dalam kesempatan tersebut, ketua forum PTT dan GTT Kabupaten Cilacap Sultoni menyampaikan masalahnya tentang kesejahteraan guru wiyata bakti dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Cilacap termasuk legalitas guru wiyata bakti.
Menanggapi tuntutan itu, Farid Ma’ruf mengatakan permasalahan SK Bupati yang merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengangkatan PNS terbentur dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer mejadi calon PNS serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26 tahun 2017.
Namun ia berjanji Pemkab Cilacap akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kemendikbud terkait penggunaan APBD untuk kesejahteraan guru. (Dody)
6 Oktober 2017
4000 Guru dan Pegawai Tidak Tetap Cilacap Tuntut Kesejahteraan
2 Mei 2016
Ratusan Guru Tagih Bupati dan DPR Di Hari Pendidikan Nasional
Kebumen News – Dua jam setelah upacara peringatan hari pendidikan 2 Mei 2016 di alun-alun Kebumen, ratusan guru yang tergabung dalam Forum Komunimasi GTT/PTT Kebumen kembali melakukan audiensi di DPRD Kebumen. Mereka menuntut kesejahteraan untuk diangkat menjadi CPNS. Audiensi diterima anggota DPRD Kebumen Sunarto dari fraksi PAN dan ketua Pansus Raperda Pendidikan Dian Sri Lestari dari fraksi PDI Perjuangan. Selain anggota DPRD turut hadir Kepala-kepala SKPD di antaanya Kepala BKD ,dan Kadikpora dan Ketua PGRI. Ketua Pansus Raperda pendidikan Dian Lestari menanyakan ke BKD apakah masih ada pos untuk pengangkatan CPNS yang ternyata tidak ada anggaran. Ketua PGRI Kebumen Tukijan menyambung ,”Jika guru menderita anak didik ikut menderita.maka pemerintah harus bisa memperjuangkan nasib guru GTT / PTT” Tandas Tukijan.
Banyak GTT yang belum diangkat PNS, tetapi di sisi lain Kepala Dikpora Kebumen memberikan statemen ada kekosongan gurus SD 909 orang di wilayah Kebumen. Tetapi untuk mengangkat GTT menjadi PNS harus dengan kebijakan BKD dan melihat kemampuan daerah.
Dari kalangan akademisi Imam Satibi (Rektor IAINU) memberikan pandangan solusinya agar GTT dan PTT perlu ada bansos untuk GTT dan PTT. “Kita harus belajar dari Wonosobo, kebijakan Perbup itu dibatalkan oleh Gubernur.maka paling tepat adalah ada bansos sebagai kebijakan kesejahteraan guru.” Tutur Imam Satibi.
Pimpinan sidang Sunarto juga memberikan pandangan solusi agar peluang OTDA (otonomi daerah) sebagai dasar hukum dengan turunan perda pendidikan seperti di Surabaya. Pada intinya semua usulan GTT/PTT diakomodir sampai dengan akhir bulan Mei ini kami akan bekerja maksimal.
Ketua FK.GTT/PTT Kebumen Ahmed Zuhri, menyatakan sudah sering mengadu ke gedung DPR ini. Namun kebijakan di lapangan tak kunjung mendukung kami, bahkan ikut mencermati kerja-kerja Pansus Raperda pendidikan yang dipimpin Dian Lestari ini. “Tidak hanya itu kami sudah ke Surabaya dan ke berbagai tempat melakukan pembelajaran terkait kewenangan, lain tempat lain kebijakan. Semua hanya perlu ada niatan pemerintah untuk bisa memberikan alokasi anggaran bagi GTT dan PTT. Tetapi pemerintah Kebumen belum juga memberikan keputusan.
Untuk itu kami akan terus memperjuangkan dan kami, tetap akan mengawal kebijakan pemerintah dan DPRD untuk menyusun draft anggaran sesuai dengan tuntutan para guru GTT/PTT. Karena dasar hukum kebijakan pemerintah untuk memperhatikan nasib para guru GTT dan PTT sangat jelas dan kuat. Salah satunya dengan mendasari Permendikbud No 74 turunan dari UU guru dan dosen.
Setelah audiensi usai, FK GTT PTT menggelar kordinasi ruang sidang DPR. mengadakan rapat di gedung dewan dengan mengambil posisi bak “pimpinan sidang” oleh Ahmad Zuhri dengan nada untuk tetap melakukan perjuangan.”Bila perlu kita ancam mogok mengajar.” kata Ahmed Zuhri Sekjen Sunarto FK GTT/PTT Kebuumen, “Saya berharap pasca audiensi ini mengajak kepada seluruh anggota FK GTT/PTTuntuk kompak, dan akan menindaklanjuti dengan membuat team dari FK GTT/ PTT untuk mengawal Raperda pendidikan sebagai perjuangan yang sudah dimulai tahun 2011 ini sampai sekarang belum jelas. Sunarto sekjen GTT/ PTT kepada Kebumen News mengatakan” sebenarnya sudah ada kebijakan Pemda di tabun 2012 ada wacana anggaran 5 sampai 6 M, namun cairnya hanya 1 Milyar berupa bansos sebesar 125 dan 90 ribu per orang yang di berikan 3 bulan sekali.” Kata Sunarto guru SMAN Klirong.
Kecewa, ancam mogok Setelah itu suasana Audiensi para pahlawan tanda jasa dengan DPR kali berlangsung alot, sampai dipenghujung audiensi, mereka tidak puas atas kinerja di lapangan atas kebijakan pemerintah dan DPRD yang belum memberikan pasti angin segar kepada GTT /PTT Kebumen berjumlah 3500 guru. (Kn/3)
