Kebumen News Berita features Budaya Kebumen dan sekitarnya

17 Desember 2016

Kericuhan Warnai Public Hearing RAPBD 2017

Filed under: Berita,kebumen — Tag: , — Puji Sugianto @ 10:51 pm

Kebumen (kebumennews.com) >> Kericuhan terjadi saat Public hearing (dengar pendapat) tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017  di ruang rapat Paripurna DPRD Kebumen, Jumat (16/12/2016). Hal tersebut dipicu permasalahan draft nota keuangan RAPBD yang diberikan kepada sejumlah peserta sidang tidak sesuai dengan yang semestinya. Bahkan, salah satu anggota DPRD, Makrifun yang juga anggota Badan Anggaran meminta agar nota keuangan ditarik dari peserta sidang. Makrifun sangat menyayangkan atas kejadian yang memalukan terjadi pada rapat Paripurna tersebut. kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi dalam sidang DPRD Kebumen.

“Saya minta nota keuangan ditarik dari seluruh peserta sidang dan diganti dengan nota keuangan yang sesuai,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut saat menginterupsi sidang.

Sementara peserta lainnya, Fuad yang merupakan perwakilan LSM Forum Masyarakat Sipil (Formasi) menyebut bahwa RAPBD tahun 2017 dapat dikatakan cacat hukum. Pasalnya, pembahasan mengenai RAPBD sudah salah sejak awal.

“Kesalahan itu meliputi segala aspek seperti prinsip, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, administrasi, substansi, proses, hingga mekanismenya,” ungkap Fuad.

Kesalahan tersebut menurut Fuad mengenai keterlambatan penyerahan draft Raperda karena perubahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 namun dalam konsideran PP tersebut tidak dicantumkan. Fuad menambahkan, dalam konsideran nomor 34 tertulis Perda Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJMD tahun 2010-2015 masih digunakan sebagai acuan RAPBD tahun 2017. Padahal RPJMD tersebut sudah tidak lagi digunakan.

“Draft Raperda ini hanya copy paste,” tegas Fuad.

Public hearing tersebut dihadiri oleh legislatif, eksekutif, LSM, Camat dan perwakilan kepala desa. Hingga batas waktu yang ditentukan draft nota keuangan yang diinginkan belum juga ada, maka Public hearing dihentikan pada pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan pembahasan lebih lanjut oleh pimpinan DPRD, Badan Anggaran, eksekutif dan tim penyusunan RAPBD usai Public hearing. (LHR/Kn07)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

1 November 2016

Dianggap Prematur DPRD Tidak Setujui Dua Raperda

Filed under: Berita,kebumen — Tag: , , , — Puji Sugianto @ 10:07 pm

Kebumennews >> Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dinilai prematur. Raperda tersebut tidak disetujuai oleh DPRD saat sidang Paripurna, Senin(31/10/16).

Berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur sebaiknya penetapan perda menunggu undang undang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendirian perusahaan umum daerah. Oleh sebab itu Pansus III DPRD Kebumen melaporkan dua perda tersebut pada Jumat (20/10/16). Dan dibutuhkan waktu lebih lanjut guna pembahasan raperda tersebut.

Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfud memberikan persetujuan dengan adanya penundaan penetapan terhadap dua raperda yang dimaksud. Ketika penetapan Raperda Perusahaan Umum Daerah lebih awal, dikhawatirkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Daerah yang hingga saat ini belum dirumuskan dalam undang-undang.

“Sesuai hasil fasilitasi Gubernur tentang penundaan penetapan raperda hingga Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Daerah, adalah langkah terbaik hingga peraturan perundang-undangan ditetapkan. Agar substansi raperda dapat selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” tegas Yazid Mahfud. (Kn07)

 

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

15 Oktober 2016

Dua Orang Tertangkap Tangan KPK di Kebumen

Filed under: Tak Berkategori — Tag: , , , , — kebumenn @ 4:10 pm

Kebumen >> Seorang anggota DPRD Kebumen Komisi A dan seorang PNS di Dinas Pariwisata Kebumen tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kebumen. Dalam OTT kali ini, KPK menangkap seorang anggota DPRD Kebumen berinisial SH serta PNS di lingkungan Dinas Pariwisata Kebumen berinisial SW.

Hingga berita ini diturunkan beberapa anggota DPRD yang dihubungi mengaku belum mengetahui informasi untuk dikonfirmasi. (Kn.01)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

19 Januari 2016

DPRD Kebumen Gelar Lokakarya dan Publik Hearing Perubahan Regulasi TKI

Filed under: Tak Berkategori — Tag: , , , , , — kebumenn @ 12:57 pm

Kebumen – Banyaknya permasalahan TKI yang muncul terkait dengan kebijakan dan regulasi pra keberangkatan mendorong DPRD Kebumen menggelar Lokakarya dan Public Hearing terkait Perubahan Perda tentang Perlindungan dan Penempatan Calon TKI dan TKI.Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo. “Selama ini regulasi tentang TKI diatur dengan Perda nomor 5 Tahun 2015 Tentang ketenagakerjaan. Public hearing tentang ketenagakerjaan ini menarik dan langkah penyempurnaan Perda tersebut patut mendapatkan apresiasi.” Tutur Cipto Waluyo.

“PersoalanTKW dan buruh migran perlu dibackup pemda dan diatur dalam Perda, sehingga para PJTKI lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka.” Tutur Imam Satibi, salah seorang narasumber pada Public Hearing tersebut. Dari unsur LSM hadir sebagai pembicara Irma Susanti, dan dari unsur DPRD hadir Miftahul Ulum. (Kn/2)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Powered by WordPress