7:25 pm - Sabtu Juli 31, 2021

Tarik Ulur Penanganan Covid-19, Pudarkan Kepercayaan Rakyat

192 Viewed kebumenn 0 respond
Advertisment Single content advertisement top

Rina Rohmatun Hidayah, Mahasiswi S2 KPI UIN Sunan Kalijaga

Kembalinya larangan mudik tahun ini mengalami pro dan kontra. Perseteruan pemberitaan mengenai larangan mudik menjamur di berbagai media. Namun, tampaknya masyarakat tak menghiraukan gagasan tersebut. Alih-alih pemerintah berharap masyarakat patuh, justru masyarakat semakin enggan dan menganggap berbagai isu larangan mudik hanyalah sebuah kalimat yang digodok oleh pemerintah. Terbitnya kebijakan tersebut bukan memberi solusi justru menambah keruwetan.
Bagaimana tidak? Seiring beredar ketetapan larangan mudik oleh pemerintah, beredar juga informasi terkait diperbolehkannya wisata. Dari situlah masyarakat menilai bahwa pemerintah seolah-olah tidak serius membuat sebuah keputusan. Bukannya memberikan solusi justru malah membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung akan putusan yang telah disahkan tersebut. Seolah keputusan larangan mudik hanya sebuah alibi dari hasil kerja pemerintah dalam membuat kebijakan.
Jika tujuan dari diberlakukannya kebijakan larangan mudik memang untuk menekan angka persebaran covid-19 yang telah mengendap di Negeri ini, harusnya kebijakan lain yang sekiranya menimbulkan kerumunan juga harus dipertimbangkan. Seperti pariwisata, pusat perbelanjaan, budaya ngabuburit dan aktivitas lain yang membuat perkumpulan massa. Seandainya masyarakat memang patuh dengan larangan mudik tersebut, apakah tidak mungkin apabila tempat pariwisata akan menimbulkan kerumunan massa membeludak, mengingat diperbolehkannya berwisata.
Bukan hanya itu, kumpulan orang berburu takjil yang merupakan budaya ngabuburit juga tak tertinggal setiap sore menjelang berbuka. Dilanjutkan lagi dengan kerumunan massa yang rela berdesak-desakkan tak menyisakan celah di berbagai pusat perbelanjaan menjelang lebaran. Di sinilah letak konsistensi terhadap sebuah kebijakan dipertanyakan.
Kepercayaan masyarakat perlahan memudar terhadap pemerintah yang seolah-olah mempermainkan masyarakat. Covid membuat masyarakat tak henti-hentinya berpolemik. Seharusnya, bukan terletak pada kebijakan larangan mudik yang terus digaungkan. Tapi bagaimana pemerintah membuat kebijakan mudik yang aman. Karena pada kodratnya sebagai manusia, ketika semakin dilarang maka akan semakin besar keinginan untuk melanggarnya.
Inilah yang disebut dengan Streisand Effect. Wikipedia menyebutkan bahwa efek ini merupakan fenomena ketika upaya untuk menyembunyikan, menghapus, atau menyensor informasi, justru akan membuat informasi tersebut akan semakin tersebar. Artinya, dari teori tersebut ditegaskan kembali tentang kodrat manusia yang memiliki rasa ingin cari tahu segala yang ditutup-tutupi. Semakin masyarakat dilarang, semakin geram keinginan untuk melanggar. Inilah yang menjadi tantangan besar dalam membuat sebuah kebijakan sebagaimana mestinya, agar memberikan efek kepahaman dari masyarakat.
Bukan seruan yang terus diserukan, tapi himbauan yang tidak merugikan. Seperti kebijakan mudik yang aman. Bagaimana pemerintah membereskan barisan semut bermesin di jalanan agar bisa tertib. Lantas masyarakat juga tidak bisa serta merta menyudutkan pemerintah yang pusing mencari solusi, tetapi masyarakat juga harus tetap cerdas menempatkan sebuah kebijakan dengan kesadaran yang tinggi agar sama-sama bersinergi untuk menuntaskan Covid yang masih menjadi hantu di Negeri ini.
Mudik adalah hal sakral yang seolah-olah menjadi wajib bagi perantauan melepas rindu dengan keluarga di kampung halaman saat lebaran. Seolah-olah dengan adanya larangan mudik, covid hanya ada di kota-kota besar. Padahal di kampung halaman juga tidak bisa dijamin bebas covid, mengingat virus ini tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sementara dengan dibukanya pariwisata apakah ada jaminan di dalamnya tidak akan ada pesrsebaran covid? Apalagi di tempat wisata justru yang berkumpul bukan hanya pihak satu, dua keluarga, tapi ratusan bahkan ribuah orang dari latar belakang dan riwayat kesehatan ataupun perjalanan yang berbeda. Kemungkinan persebaran covid terbesar justru ada pada kerumunan dari berbagai riwayat tersebut.
Oleh sebab itu, alangkah baiknya pemerintah dalam membuat keputusan untuk tidak gegabah. Tetapi harus membuka ruang opini publik untuk mewadahi aspirasi-aspirasi terbaik, setelah semuanya terkumpul pemerintah diharapkan bisa menggaungkan keputusan terbaik tanpa merugikan kedua belah pihak. Hal terpenting yang harus dipegang adalah transparansi. Karena setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah, pasti tidak akan merdeka dari adanya pro-kontra.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk Indonesia terbaru. Data tersebut disusun dari Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan dalam kurun waktu Februari. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia 2021). Dari data tersebut, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Mengatur dan membuat kebijakan, terutama berkaitan dengan orang banyak, tentu bukan hal mudah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah menyediakan ruang opini publik yang terbuka, dan masyarakat diharapkan bersedia menyuarakan aspirasi terbaiknya untuk membantu pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diterbitkan tidak menjadi bahan lelucon. (Rina).

Single content advertisement top
Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Single content advertisement bottom
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.
Filed in

Genjot Prestasi Himapor UMNU Kebumen Dikukuhkan

Satukan Dzikir, Fikir dan Amal Solih PMII Gelar Santunan Anak Yatim

Related posts