8:11 am - Jumat Februari 26, 2021

Pilkada “Jadi” Digelar Tanggal 9 Desember

239 Viewed kebumenn 0 respond

Kebumen News (4/12 14:19)

Sudah tanggal 4 Desember 4 lima hari menjelang Pilbup Kebumen dan grengsengnya belum terasa. “Jan-jane sida pilihan bupati apa ora sih.” Tanya Kang Paijo, warga Puring Kebumen.

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen menyatakan kesiapannya menggelar Pemilihan Bupati Kebumen pada tanggal 9 Desember 2020. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pemilu Gathering 2020 di Mexolie hotel.

Single content advertisement top

“Kita sampaikan info tentang kesiapan Pilkada Kebumen ini, ada dua hal baru, pertama di Kebumen baru kali ini Pilkada diikuti satu pasang, dan kedua adalah pelaksanaan Pilkada di masa pandemi covid 19.” Tutur Yulianto, Ketua KPU Kebumen dalam sambutannya.

“Kami menggelar Pemilu Gathering ini sebenarnya menggali apa yang ingin diketahui media tentang Pilkada di hari H. Kami sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat pemilih, baik online maupun tatap muka. Saat ini ada sosialisasi berbasis keluarga. Di kebumen ada Pemantau Pilkada, dari JPPR tingkat Kabupaten Kebumen. Nanti jika ada sengketa ada legal standing yang dimiliki oleh pemantau. Pemantau pilkada bisa masuk TPS seperti saksi.” Tutur Agus Hasan komisioner KPU Kebumen yang menjadi moderator pada acara itu.
“Persiapan sudah berjalan lancar 3155 TPS, sudah terisi KPPS nya tujuh personil. Di masa pandemi covid 19, KPU berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2020, tentang pemungutan suara di masa pandemi.
“Petugas dibekali APD, hampir semua sudah dirapid tes, baik petugas maupun pemilih wajib menggunakan masker, dan disediakan masker cadangan, ketika masuk diberikan sarung tangan plastik, dan diukur suhunya, syarat suhu di bawah 37,3. Jika ada yang suhunya 37,3 pemilih tidak masuk TPS tapi diarahkan ke bilik khusus.” Tutur Danang komisioner KPU yang menjadi narasumber.

Pada hari H nanti ada jadwal pemilih per jam, dihimbau datang pada jadwal yang tertulis di kartu undangan, bagaimana kalau tidak datang pada jadwalnya, tetap akan dilayani. Nanti akan diatur maksimal ada 9 pemilih di ruang tunggu.
Hal baru juga pada Pilkada kali ini adalah aplikasi Sirekap, C plano cukup difoto mengunakan aplikasi Sirekap akan muncul hasilnya dalam bentuk digital. Ini awalnya mau dijadikan sebagai hasil final, pada awalnya,tapi tidak disetujui oleh komisi 2 DPR, akhirnya hanya alat bantu rekap pilkafa, penggunaan Sirekap ini sangat mudah cukup scan barcode, sudah muncul hasil penghitungannya, nanti saksi diberi salinan dalam bentuk kertas kecil lalu Sirekap yang tadi difoto dicocokkan di kecamatan dengan membuka kotak dan C hasil rekap bentuk plano.
“Jumlah KPPS sesuai dengan data untuk menangani 3155 TPS berjumlah 22085 personel. Dari jumlah ini yang sudah dirapid 21329. Sedangkan yang belum dirapid 146 karena berbagai hal. Dari yang sudah rapid yang reaktif ada 665 petugas, setelah diswab yang positif ada 98. Sesuai aturan PKPU yang reaktif tidak diganti, tapi wajib melakukan isolasi mandiri. Untuk komposisi tugas KPPS sejak penetapan tanggal 23 November masih dimungkinkan ada perubahan di KPPS, sampai H-1. Info awal di masing-masing PPK, akan dilaporkan persiapan melalui zoom, setelah isolasi mandiri dan sehat setelah 14 hari maka dia bisa aktif menjalankan tugas KPPS. Untuk pengamanan kita kerjasama dengan Pol PP yang menugaskan 6310 hansip, Hansip yang melakukan rapid ada 6113, yang menugaskan linmas itu pol PP dan desa.
Hansip yang reaktif 125 setelah diswab yang positif 10.
Menjawab pertanyaan peserta tentang Kotak kosong yang melakukan kampanye, Agus Hasan menjawab bahwa dalam Peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 di Bab kampanye bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah menyampaikan visi, misi dan dilaksanakan paslon dengan tujuan meyakinkan pemilih. Meyakinkan menjadi titik poin.

“Nah Koko masuk kategori apa tidak. Itu kewenangan Bawaslu. Karena bukan Paslon maka menurut saya Koko tidak bisa disebut kampanye. Lalu yang dimaksud sosialisasi terkait pendidikan pemilih dalam partisipasi pilkada itu semua pihak bisa dan boleh melakukan, termasuk ormas, media dan parpol.

Bagaimana kalau pasangan calon tunggal, pada pasal 27 ayat 1 setiap orang atau kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, media massa dapat melakukan sosialisasi pilkada dengan satu paslon.
“Materinya adalah mencoblos di Kolom kosong itu sah. Jika sosialisasi tidak salah asal memakai prinsip berkeadaban.” Sambung Agus Hasan. (Kn.01)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Single content advertisement bottom
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.
Filed in

JPPR Siap Pantau Pilbup Kebumen

Amak Berharap Pilkada Kebumen “Anti Wuwur”

Related posts