6:41 am - Kamis Juli 16, 2020

New Normal di Era Indonesia Baru

100 Viewed kebumenn 0 respond

Oleh: Kun Faizah Indarwirawan

Awal mula masuknya virus corona di Indonesia berasal dari warga negara Jepang yang terinfeksi. Presiden Joko Widodo mengatakan, kasus virus corona di Indonesia terungkap setelah adanya laporan warga negara Jepang dinyatakan postif covid-19. Masalahnya adalah warga negara Jepang ini baru saja melakukan kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan dengan menelusuri siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien tersebut.
Terungkapnya kasus virus corona pertama di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020 menjadikan Indonesia berstatus siaga covid-19. Semakin hari, kasus positif corona terus bertambah. Penambahan kasus positif corona di Indonesia kembali mencetak rekor pada Rabu10 Juni 2020 tercatat bahwa kenaikan angka sebesar 1.241 kasus. Grafik kasus positif corona terus mengalami kenaikan, Akankah Indonesia siap dengan New Normal (Kelaziman Baru)?


Pada tanggal 27 Mei 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan keputusan menteri yang berisikan peraturan terkait New Normal di masyarakat. Berikut beberapa hal yang perlu digarisbawahi di dalam KEPMENDAGRI seperti :
Menetapkan pedoman tatanan normal baru,
Syarat yang diberikan jika suatu daerah ingin menetapkan normal baru,
Pemetaan daerah penyebaran covid-19,
Kemampuan daerah dalam menangani kasus covid-19 beserta tracking kontak pasien positif, (penelusuran terhadap pasien untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan kontak)
Kesiapan layanan kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), alat pengetesan, tercukupinya jumlah tempat tidur, ruang ICU dan ventilator,
Persiapan dunia usaha,
Protokol kegiatan di tempat umum.
Segala hal yang telah dijelaskan merupakan usaha pemerintah untuk memberikan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat jika seandainya daerah tersebut kembali melakukan aktivitas seperti sebelum covid-19.
Panduan sementara adalah pertimbangan tindakan social yang menyesuaikan kesehatan masyarakat dalam konteks covid-19, hal tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menetapkan keputusan menteri. Pelonggaran lockdown juga harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi nantinya

Pertama, resiko yang sangat besar akan terjadinya adalah outbreaks gelombang kedua. Outbreaks adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas, dibatasi tempat dan periode waktu tertentu (Gerstman,1998;). Kedua, faktor epidemiologi yang juga sangat berpengaruh, seperti : Jumlah kasus positif, meninggal, pasien yang di rumahsakit dan ICU-kan, dan persen positif dari total pasien yang dites. Ketiga, kemampuan pemerintah dalam mendeteksi ‘dengan cepat’ terutama jika benar akan terjadi gelombang kedua outbreaks. Maka, pemerintah harus memastikan ketersediaan alat tes yang massif. Keempat, kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani jika benar akan terjadi lonjakan pasien positif. Kelima, faskes dan pemerintah dapat dengan cepat mentracking pasien suspect covid-19. Jika semua hal tersebut sudah siap untuk dihadapi, maka pelonggaran PSBB sebuah negara atau daerah siap dilaksanakan dengan dimulai dari daerah yang memiliki kasus positif terendah.

Tetapi, coba kita lihat fakta yang ada dilapangan dengan data yang ada. Pertama, mari kita lihat data mengenai fasilitas kesehatan Indonesia. Jumlah kasur di rumah sakit Indonesia, menurut Lokadata pada tahun 2018 tersedia 310,7 ribu kasur dimana rasio setiap 1.000 warga Indonesia hanya tersedia 1,17 kasur. Kedua, kondisi ICU di Indonesia. 10—15% penderita covid akan mengalami kondisi kritis sehingga membutuhkan penanganan khusus, alat bantu pernafasan seperti ventilator, dan ruang isolasi khusus untuk mencegah infeksi. Setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 2,7 kasur ICU. Ketiga, data dokter di Indonesia. Jumlah dokter umum Indonesia pada tahun 2019 mencapai 50.198 dokter. Sementara, dokter spesialis berjumalah 31.073 dokter. Kita asumsikan ditambah 6 ribu dokter lulusan baru maka terdapat total dokter sekitar 8.700-an, Lalu kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 267,7 juta jiwa maka setiap 10.000 penduduk terdapat 3,24 dokter yang siap menangani atau rasio yang diperoleh adalah 0,34 dokter per 1.000 pasien. Sementara standar yang diberikan oleh WHO adalah 1 dokter untuk menangani 1.000 pasien. Terakhir, yang penting adalah kemampuan pengetesan covid-19. Perlu kita ingat kembali bahwa berdasarkan SUPAS () yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, Indonesia memiliki total penduduk 255,18 juta jiwa. Akan tetapi, jumlah test covid-19 yang sudah dilakukan Indonesia menurut ourworldindata hanya terdapat sekitar 180 ribuan.


Situasi akan semakin berbeda jika sebuah negara/daerah berniat membuka kembali akses public yang melibatkan pertemuan orang banyak sehingga perlu melakukan pengetesan lebih banyak dari sebelumnya. Disaat pembukaan kembali akses public mungkin kita masih bisa menghindar dari orang yang memiliki gejala batuk. Keputusan sudah ditetapkan, maka bukan tidak mungkin akan segera dijalankan. Meski ‘mempan’ dengan covid jangan enggan mendengarkan. Peraturan hanyalah peraturan tanpa adanya kedisiplinan, bukan membawa kemakmuran tetapi malah kesengsaraan. Harapan yang perlu kita utamakan adalah kebijakan dalam pelaksanaan. ***

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Yayasan Fikrul Insani Kebumen Sampaikan Amanat Bagikan 200 Paket Sembako dari Kemensos RI

prev-next.jpg

Hore..GTT Dan PTT Kebumen Mendapatkan NUPTK

Related posts