4:03 pm - Minggu Oktober 22, 6789

PTSL dan Peta “minute” Urutsewu

923 Viewed Masyarakat Karst 0 respond
SERTIVIKAT: Tikem binti Tupon tengah menunjukkan sertivikat “Hak Milik” atas tanah waris keluarganya [Foto: Pragota]

Wacana mengenai “peta minute” muncul paska aksi audiensi antara petani kawasan pesisir Urutsewu dengan Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz (27/1/2020) di pendopo Bupati Kebumen. Pada perkembangannya, peta yang belum jelas asal-usulnya ini dipedomani untuk menentukan batas tanah milik petani dengan “tanah negara”.

Secara terpisah, mayoritas petani Urutsewu menolak teori adanya “tanah negara” di kawasan pertanian mereka. Menurut versi pemerintah sebagaimana dikemukakan Bupati, keberadaan tanah negara berada antara pesisir (disebut gepyok, atau kikis_Red) dengan zona “tanah makam”. Menurut versi warga yang juga diamini pemerintah desa, bahwa pada zona yang terhampar di selatan tanah pemajekan milik petani itu terdapat bandha desa, tanah kemakmuran yang status haknya berciri komunal; termasuk zona berasengaja dan sabuk hijau (green-belt) sejak dahulunya.

Bahkan menurut Tikem binti Tupon, petani pemegang “Hak Milik” pada sertivikat No.142, 143, 144 dan 145 tahun 1969 hasil pendaftaran tanah tahun 1963, hak pemilikan tanahnya terbentang hingga batas laut di selatan. Asal-usul tanah yang sesuai hukum adat dikonversi dari Hak Yasan Warkah No.115/V/2/Tahun 1969,bekas Hak Yasan C No.108, persil No.97 D-V. Sertivikat “Hak Milik” terbitan Departemen Agraria 1969 ini telah dapat membuktikan pemilikan tanah petani hingga banyuasin atau laut.

Laut ini pula yang dalam peta desa disebut merupakan bagian utuh dari wilayah kedaulatan desa-desa sepanjang pesisir Urutsewu.

Tak Ada Tanah Negara

“Tak ada tanah negara di pesisir Urutsewu”, kata Seniman tegas. Dalam penelusurannya selama bertahun-tahun, Ketua FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) ini bahkan menemukan banyak bukti sertivikat “Hak Milik” lainnya yang disimpan warga.

Selama ini, pihaknya sering dimintai data tanah dan bukti pemilikan petani atas kawasan pertanian Urutsewu di pesisir selatan Kebumen ini. Akan tetapi semua yang telah ditunjukkannya seakan tak diakui kebenarannya. Pada kenyataannya, bahkan, di atas pesisir sepanjang 22.5 kilometer menjadi subyek sengketa agraria ini dibangun pagar TNI-AD yang terbukti melanggar aturan karena menerjang tanah-tanah pertanian milik warga.

Ironisnya, ihwal kesalahan pembangunan pagar ini diakui Bupati dan diamini pejabat BPN, bukan oleh pihak militer yang nekad saja membangunnya. Terhadap pelanggaran ini warga melakukan perlawanan dengan cara menolak pemagaran yang pelaksanaannya dimulai sejak 2013. Alih-alih mendapat perlindungan, penolakan pemagaran malah dibalas dengan serangan militer bersenjata sebagaimana terjadi di Lembupurwo (30 Juli 2015), Wiromartan (22 Agustus 2015) dan Brecong (11 September 2019).

Kekerasan militer sebelumnya juga terjadi di Setrojenar (16 April 2011).

Dalam konflik agraria Urutsewu ini, berbagai idiom usai dimunculkan untuk meraih legitimasi klaim (baca: perampasan) tanah oleh TNI-AD, mulai dari arena latihan perang, lapangan tembak, arena uji-coba senjata berat hingga istilah kawasan hankam; kini dimunculkan “peta minute” yang tak jelas asal-usul dan dasar hukumnya.

PETA MINUTE: Aparat TNI-AD melakukan pemetaan dan penandaan patok di lokasi pertanian menggunakan aplikasi “peta minute”. Lebih banyak aparat di lapangan dalam pekerjaan ini [Foto: Dok. Warga]

Peta Minute

Setelah akhirnya terbukti pemagaran oleh TNI-AD diketahui kesalahannya, kini muncul “peta minute” seiring pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap) yang tengah dilaksanakan BPN. Pelaksanaan PTSL ini pun dalam implementasinya diketahui bermasalah karena tak sesuai dengan harapan petani dan bahkan harapan pemerintah desa setempat.

Ancaman atas hilangnya hak adat, hak komunal, hak atas tanah bandha desa dan tanah kemakmuran hingga zona makam dan berasengaja; menjadi masalah baru yang timbul di tahap awal sertivikasi tanah pesisir.     

Di saat yang sama, Dislitbang-AD (Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI- Angkatan Darat) melakukan pemetaan batas ‘tanah negara’ pada zona yang disebut dengan idiom baru sebagai GG-1 dan GG-2; yang lagi-lagi, tak jelas asal-usul dan dasar hukumnya. Penentuan batas tanah ini berpedoman pada apa yang disebut “peta minute” dan implementasi di lapangan menggunakan aplikasi yang konon sistem kerjanya menggunakan satelit.

“Meskipun menyertakan petugas BPN dan perangkat desa, penentuan batas tanah cuma mengacu dan menyesuaikan sinyal pada alat itu”, terang perangkat desa yang diminta menyertai pemetaan di Kaibon Petangkuran.

Rupanya, penentuan batas tanah telah ditentukan terlebih dahulu titik-titik koordinatnya, sehingga di lapangan tinggal memasang patoknya saja.     

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
News Feed
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.

Hari Gizi Nasional, PMII Selenggarakan Sinau Kesehatan

Related posts