8:45 pm - Senin Maret 30, 2020

Membongkar Wacana “peta minute” Urutsewu

197 Viewed Masyarakat Karst 0 respond
KOMNAS HAM: Komnas HAM menggelar diskusi khusus terkait konflik agraria Urutsewu, Senin (24/2/2020) di kantornya kawasan Menteng, Jakarta. Pada kesempatan ini terungkap sinyalemen adanya skenario seolah-olah konflik agraria Urutsewu telah -hampir- selesai [Foto: TP]

Sinyalemen adanya konspirasi atau persengkongkolan terselubung antara pejabat birokrasi pemerintah dengan pihak militer tercium belum lama ini, yakni pada pertemuan lintas kementerian (24/2/2020) yang digelar Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta. Beruntung, karena lembaga negara ini membuka diskusi khusus terkait konflik agraria Urutsewu dengan mengundang juga dua delegasi yang merupakan representasi petani warga Urutsewu pada pertemuan itu.

Dua delegasi itu, Teguh Purnomo dan Maria Roewiastoeti, menjadi narasumber yang memang harus didengar keterangannya di Jakarta. Diskusi itu sendiri melibatkan beberapa kementerian dan institusi pemerintah, diantaranya Menko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Staf Presiden. Diundang pula unsur birokrasi pemerintah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten Kebumen.

Wacana apa yang berkembang sebelum dua delegasi Urutsewu memaparkan uraiannya, begitu menggelitik. Diskursus wacana tentang Urutsewu telah didominasi oleh informasi versi militer yang bias. Info yang mengemuka disana bahwa seolah-olah semua pihak menganggap persoalan (baca: konflik) agraria Urutsewu hampir dapat diselesaikan tuntas.

Konspirasi terselubung itu merencanakan dan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak di tingkat provinsi, bahwa dalam waktu dekat akan ada penyerahan sertivikat kepada petani secara simbolis.

“Opini yang dibangun mereka, luarbiasa. Seolah-olah pembuatan sertivikat, proses pengukuran dan lain-lain penentuan batas tanah; dikiranya tak bermasalah”, jelas Teguh Purnomo.    

Peta “perampasan” Tanah

Sertivikasi massal melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap) diketahui bermasalah dalam implementasinya di lapangan. Karena apa? Karena di saat yang sama, pihak TNI-AD juga melakukan pemetaan untuk mencari dan menetukan batas tanah pemajekan dengan tanah yang diteorikan sebagai “tanah negara” dengan istilah baru “tanah GG-1 dan GG-2”. Konon, pemetaan batas ini berpedoman pada apa yang disebut sebagai “peta minute” versi tentara.

Menyikapi kemunculan peta yang tak jelas asal-usul dan dasar hukumnya, baik Teguh maupun Maria Roewiastoeti bereaksi keras; disinyalir peta ini murni bikinan militer sendiri.  “Paradigma hukum mana yang mengatakan bahwa itu(peta minute_Red) adalah bagian secara kuantitas dan kualitas bisa menjadi bukti hukum”, tanya Teguh dengan nada tajam. “Yang namanya bukti hukum itu bukan peta, tapi letter-C, sertivikat. Lha ini tiba-tiba ada peta minute..”, protesnya.

NARASUMBER: Maria Roewiastoeti (paling kiri) dan Teguh Purnomo (paling kanan) tengah mempresentasikan uraiannya pada diskusi lintas kementerian yang digelar Komnas HAM di Jakarta (24/2/2020) [Foto: Tapuk] 

Teguh menganalogikan kemunculan peta minute ini ibarat “jailangkung” satu fenomena yang memang tak jelas asal-usulnya dan tak ada dasar hukumnya. Dia –peta minute- itu datang tak diundang, pergi tak tahu kemana.

Mencari Yang Tak Ada

Merespons pemetaan batas tanah ini, Sekretaris USB (Urutsewu Bersatu) Widodo Sunu Nugroho bereaksi keras. Mantan Kades Wiromartan ini menilai proyek mencari apalagi menentukan batas “tanah negara” di Urutsewu itu sebagai sangat mengada-ada.

“Lebih dari kebohongan, ini suatu pembodohan terhadap rakyat”, ketusnya.

Pihaknya mempertanyakan kepentingan apa yang telah mendorong TNI-AD begitu keukeuh memaksakan kehendak guna mengokupasi tanah-tanah pertanian pesisir Urutsewu; terutama zona kisik dan zona makam yang belakangan diteorikan sebagai “tanah negara” dengan idiom “GG-1 dan GG-2”. Pihaknya juga menyayangkan mengapa Bupati malah mengamininya.

Padahal secara faktual, zona yang belakangan diteorikan TNI-AD sebagai GG-1 dan GG-2, secara adat telah digunakan masyarakat sebagai tanah makam dan bahkan makam desa-desa di sebelah utaranya. Hak berciri komunal terkait keberadaan tanah kemakmuran, bandha desa; juga melekat disana. Selain itu juga sebagai arena pangonan, berasengaja, sabuk hijau pesisir (coal green-belt) dan bahkan dimanfaatkan sebagai sentra pengolahan dan industri garam rakyat di zaman Cirat.  

Dihubungi terpisah di Desa Setrojenar, Kiai Imam Zuhdi mengemukakan penolakannya atas adanya “peta minute” ini, yang dibuat tak lain hanya untuk melegitimasi penguasaan tanah pesisir. Tak kurang, Solehan yang ketua lingkungan dan diminta menyaksikan pemetaan serta pematokan; menyampaikan protesnya pada petugas tentara saat berada di lapangan.   

“Kalau hanya untuk latihan perang dan ujicoba senjata berat, tak perlu membangun pagar; bahkan kini akan menguasai tanah pertanian pesisir”, protes Imam Zuhdi.

Dua hal yang paling ditentang kiai kampung ini dan warga lainnya adalah klaim tentara atas tanah pertanian pesisir dan pembangunan pagar yang belakangan terbukti melanggar.      

DANDIM 0709: Komandan Kodim 0709/Kebumen, Letkol Kav. MS. Prawira Negara Matondang, S.E., M.M. tengah melakukan tinjauan lapangan di Desa Setrojenar [Foto: A.Muslihin P]

Tinjauan Hak Adat

Ahli hukum adat dan anggota dewan pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Maria Roewiastoeti menilai subyek konflik agraria Urutsewu dari sisi yang berbeda. Selain ia menolak peta minute dan teori “tanah negara”, Maria telah menelusuri aspek sejarah dan menemukan referensi hukum yang dapat menjelaskan “alas hak” para petani di kawasan pesisir Urutsewu; termasuk dengan membaca out-put literasi adat yang ada.

Di masa lampau, pesisir Urutsewu adalah bagian wewengkon langsung dari Kasunanan Surakarta yang sejak tahun 1930 telah menyelesaikan secara tuntas reforma agraria; ditandai dengan berakhirnya masa feodalisme keraton. (Luthfi, 2015)

Realita ini berimplikasi pada berakhirnya pula pemilikan dan penguasaan tanah-tanah eks Kasunanan Surakarta di kawasan Urutsewu.

Dari aspek hukum adat, dimana Maria Roewiastoeti mengambil spesifikasi disiplin keilmuan ini secara empiris, ia meyakini adanya tiga hak adat yang memperkuat fakta pemilikan para petani atas tanah di pesisir yang pernah mengalami kejayaan industri garam rakyat ini; yakni pada Zaman Cirat. Ketiga hak adat itu adalah: hak yasan, hak handarbeni dan wenang nganggo run-temurun.

“Masalahnya, hak adat ini tak pernah dibicarakan publik, sehingga seakan-akan dianggap tak ada; serupa dengan Tolimo di Papua”, terang Maria dengan mengambil ilustrasi pengalaman advokasinya di berbagai daerah Nusantara. Mengapa hak adat ini penting diketahui secara luas?

“Karena ia menjadi prioritas untuk diajukan atau dikonversi menjadi hak milik”, terangnya. “Semua ada dan diatur dalam UU No.5 tahun 1960 (UUPA_Red) dan aturan hukum lain di bawahnya”, sambung Maria. [K-04] 

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.
Filed in

Mahasiswa FEBI siap magang (KKL) di OJK Republik Indonesia. (Company Visit 2020)

PERINGATI ISRA MI’RAJ, HADIRIN DIMINTA CUCI TANGAN

Related posts