10:47 am - Senin Oktober 14, 2019

AGRA Jateng ditolak DPRD Kebumen

260 Viewed Masyarakat Karst 0 respond
K-1: Profil Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong Selatan dengan formasi dominan batuan karst jenis terumbu (K-1) yang terancam eksploitasi industri semen [Foto: Perpag]

Permintaan audiensi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jawa Tengah ke DPRD Kebumen untuk dibukanya dialog (19/9) terkait revisi Perda RTRW; ditolak. Penolakan ini dikonfirmasi pihak Sekwan, Ari, dengan menghubungi AGRA yang mengajukan permohonan sehari sebelumnya.   

Penolakan DPRD Kebumen, sebagaimana disampaikan Ari, merupakan keputusan Ketua DPRD Kebumen, berdasarkan pada hasil koordinasinya dengan polisi. Alasannya karena pihak Kepolisian Resort tidak menerima pemberitahuan dan ajuan yang sama dari AGRA.

Pimpinan wilayah AGRA Jawa Tengah, Andes Henry, menilai penolakan ini sangat aneh.

“Alasan demikian adalah alasan yang sangat tidak masuk akal”, sebut Andes. “Tujuan dialog kan ke DPRD, kenapa harus bersurat ke Polres?” sambungnya bertanya-tanya.

Independensi DPRD

Andes Henry juga mempertanyakan sikap independensi DPRD sendiri jika penolakan tersebut semata-semata karena Polres tidak mendapatkan surat pemberitahuan.

“Kepada siapa kami harus menyampaikan keluhan dan meminta penjelasan  terkait penolakan tersebut?”, tanya Andes. Namun pihak Sekretariat DPRD tak menjelaskan rinci selain mengemukakan bahwa penolakan itu merupakan keputusan mutlak Ketua DPRD.

Audiensi yang rencananya menyertakan pengurus Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG) pun batal digelar. Keikutsertaan PERPAG dalam audiensi ini karena berkaitan dengan rencana operasional Pt Semen Gombong

“Kami hanya mengajukan dialog untuk meminta keterangan dan penjelasan terkait rencana operasional Pt Semen Gombong di desa Nogoraji dan Sikayu”, sahut Agus Fujianto. “Itu juga berkaitan dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) nya yang sudah habis masa berlakunya sejak 3 September lalu”, lanjut Koordinator Divisi Pemuda Perpag ini.

Menurut Agus, keberadaan Pt. Semen Gombong di desanya meresahkan warga, selain penguasaannya atas tanah di kawasan eco-karst, juga ancaman dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial apabila operasional industri semen diberikan.

“Karenanya, kami mengajukan permohonan dialog (dengan DPRD_Red) untuk meminta keterangan berkaitan dengan hal tersebut”, terang Agus.

Sementara itu, Ketua Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU) Jawa Tengah, Catur Sasongko, menilai keputusan sepihak berupa penolakan DPRD Kebumen tersebut merupakan cerminan bahwa DPRD Kebumen sangat tidak demokratis.

Terlebih penolakan tersebut didasarkan pada alasan yang tidak jelas, dan DPRD sendiri tidak memberikan ruang apapun untuk klarifikasi bagi pemohon untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut.

“DPRD Kebumen bersikap eksklusif, dan tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat yang secara institusional adalah klaim legitimasi lembaganya”, sergah Catur sembari menyoal peran DPRD sebagai wakil rakyat secara kelembagaan.  

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.
Filed in

IAINU Kebumen Bangun Pilar-Pilar Pendidikan Era 4.0

Cowong dan Eksistensi Leluhur Ibu Bumi

Related posts