1:01 pm - Sabtu Desember 7, 2019

Bernegara Ala Nabi (Telaah Esai NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Karya Denny JA)

249 Viewed kebumenn 0 respond

Oleh: Abdul Waid*

Apa yang sebenarnya hendak dicapai Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah pada tahun 623 M atau tahun ke-2 H? Pertanyaan itu seketika muncul dalam benak penulis setelah membaca esai yang ditulis oleh Denny JA berjudul NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

Petanyaan itu sebenarnya telah dijawab oleh Emmanuel K Twesigye, seorang orientalis kontemporer asal Amerika, dalam pengantar bukunya, Religion & Ethics for a New Age: Evolutionist Approach (University Press of America, 2001). Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel, ia menyimpulkan, tujuan dibentuknya negara Madinah tiada lain adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan umat manusia tanpa pandang kelas.

Kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan umat manusia yang hendak dicapai Nabi mencakup segala aspek kehidupan. Tidak hanya aspek ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, tetapi juga politik. Ada banyak bukti yang ditemukan oleh Emmanuel dalam penelitiannya bahwa tujuan pembentukan negara Madinah adalah untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan umat manusia. Misalnya, dihidupkannya pasar di Madinah sebagai salah satu pusat sirkulasi ekonomi. Nabi juga menegakkan supremasi hukum baik dalam aspek pidana maupun perdata. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah, dikukuhkannya sistem politik tanpa identitas.

Artinya, dengan dibentuknya negara Madinah, tentu di dalamnya terdapat kekuasaan politik yang pada masa itu dipegang oleh Nabi. Tetapi, hingga saat ini tak ada satu pun hadis Nabi yang menjelaskan mengenai bentuk dan corak politik pemerintahan yang absah dalam Islam. Hal itu juga dibuktikan dengan ragam corak pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi. Misalnya, bentuk pemerintahan pada masa khulafaurrasyidin berbeda jauh dengan pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Demikian pun jika dibandingkan dengan masa dinasti Abbasiyyah hingga kekhalifahan Turki Ustmani.

Dari sisi supremasi hukum, ada satu temuan Emmanuel K Twesigye yang cukup menarik. Yaitu, dalam penegakngan hukum pidana, Nabi ternyata masih mengakui tradisi-tradisi pemberian sanksi yang sudah berjalan turun temurun di masyarakat Madinah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Islam dan tetap mencerminkan keadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukanlah corak formalistik yang ditekankan Nabi seperti simbol-simbol agama, tetapi aspek substantiflah yang Nabi pentingkan.

Ruang Publik yang Manusiawi

Jika ditelaah lebih jauh, temuan Emmanuel itu sebenarnya selaras dengan esai Denny JA berjudul NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?. Dalam paparannya, Denny JA menyodorkan data-data akurat mengenai negara-negara yang skor Indeks Islamicitynya tinggi yang meliputi variabel bersih pemerintahan, ketimpagan ekonomi kecil, dan tinggi penghormatan terhadap hak asasi.

Riset yang dilakukan Yayasan Islamicity Index itu menyuguhkan fakta mencengangkan. Ternyata 10 negara pertama yang paling islami atau skor Islamicitynya paling tinggi adalah negara-negara Barat yang selama ini diasumsikan kebanyakan orang sebagai negara-negara yang jauh dari Islam. Di tahun 2017, negara-negara tersebut antara lain adalah Selandia Baru, Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada dan Australia. Sedangkan negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Indonesia, Arab Saudi justru memiliki skor Islamicity rendah.

Esai Denny JA itu sejatinya menyadarkan kita bahwa hakekat dari sebuah agama bukanlah simbol atau pun label agama, tetapi substansi dan praktik dari agama itu sendiri. Dengan kata lain, hal pokok dalam praktik agama, khususnya dalam tata kelola pemerintahan, adalah ruang publik yang manusiawi.

Istilah ruang publik yang manusiawi sebenarnya adalah tujuan akhir yang hendak dicapai oleh Nabi dalam negara Madinah. Cita-cita luhur itu terkait dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara ekonomi, menyebarnya ilmu pengetahuan sehingga masyarakat Madinah terhindar dari keterbelakangan, tersebarnya amar maruf nahi munkar, terciptanya persamaan hak dan perlindungan hak asasi, terciptanya keadilan, dan tentu saja terwujudnya masayarakat yang maslahat, yaitu bahagia dunia dan akhirat.

Semua hadis Nabi menunjukkan bahwa tujuan-tujuan itu tidak harus dicapai dengan satu bentuk pemerintahan tertentu seperti khilafah Islamiyyah (baca: NKRI bersyariah), tetapi bisa dicapai dengan ragam bentuk. Misalnya, negara demokrasi, negara kerajaan, negara dengan sistem presidensial ataupun parlementer, negara dengan sistem monarki, dan lain sebagainya. Menurut kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah (Asawaja), Islam hanya mengakui prinsip-prinsip dalam negara dan tidak mengakui adanya bentuk negara. Prinsip-prinsip itu adalah, keadilan, persamaan, permusyawaratan, dan kebebasan.

Di sinilah apa yang dipaparkan oleh Denny JA dalam esainya menemukan relevansinya. Denny JA sebenarnya bukan hanya membuka ruang kesadaran kita bahwa substansi dan praktik agama dalam politik pemerintahan jauh lebih penting dari simbol dan label agama itu sediri. Tetapi, yang juga tidak kalah pentingnya adalah, Denny JA menyadarkan kita bahwa ruang publik yang manusiawi sebenarnya adalah tujuan pokok dari agama itu sendiri.

Andai saja agama dipisahkan dari ruang publik yang manusiawi, barangkali agama di dunia hanya sekadar menjadi alienasi dan candu sebagaimana yang dituduhkan oleh Karl Marx, seorang pengusung ideologi komunisme dan kapitalisme dalam dunia perekonomian kelahiran Jerman. Artinya, agama hanya berhenti dalam tataran simbol dan label serta hanya berkutat dalam urusan transendental, tetapi sama sekali tidak menyentuh ruang-ruang publik di alam nyata.

Apa yang ditulis oleh Denny JA dalam esainya tersebut juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pemuka agama, khususnya para ulama sufi, yang mengatakan bahwa ruang publik yang manusiawi jauh melampaui norma-norma hukum Islam. Mereka sering kali “menabrak norma-norma hukum demi tujuan-tujuan kemanusiaan di ruang publik.

Oleh karena itu, mereka selalu hidup bertenggang rasa dengan sesama, tolong-menolong, dan menghindar dari sikap ketidakadilan, kesombongan, keangkuhan, serta segala yang bisa menyakiti perasaan orang lain, apa pun golongan dan agamanya. Salah satu tokoh berpengaruh di dunia Islam yang menampilkan pola keberagamaan yang sesuai dengan pesan esai Denny JA itu ialah Najamuddin at-Tufi (1259-1318). Ulama besar yang lahir di Baghdad, Irak, itu mengatakan, jika norma hukum bertentangan dengan aspek-aspek kemanusiaan, maka norma hukum itu harus mengalah. Sebab, tujuan utama setiap norma hukum adalah kemanusiaan (kemaslahatan universal).

Sayangnya, kini banyak kalangan yang tidak bisa membedakan antara label dan substansi. Agama acap kali dipisahkan dari ruang publik. Misalnya, banyak kalangan memperjuangkan konsep politik NKRI Bersyariah, tetapi pada saat yang sama mereka menerapkan pola politik yang secara substalsial jauh dari nilai-nilah syariah. Naudzubillahi min dzalik.

*ABDUL WAID, Dosen Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.
Filed in

Kisah Musa, Fir’aun dan Abrohah di Wayang Santri

Intelektualisme Kaum Sarung

Related posts