UMK Kebumen Tahun 2017 Naik 8,04 Persen

Kebumennews >> Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen tahun 2017  akan dinaikan dari tahun sebelumnya.  Usulan kenaikan UMK tersebut telah mendapat rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut tertuang dalam surat rekomendasi nomor 560/2484/2016 yang ditandatangani Bupati Kebumen, Ir H Mohammad Yahya Fuad SE, Senin (31/10/16) menyebutkan usulan UMK tahun 2016 sebesar Rp1.324.600 menjadi Rp 1.431.100 per bulan pada tahun 2017.

Besaran UMK usulan tahun 2017 Rp 1,431 tersebut, naik 8,04 persen bila dibandingkan dengan UMK tahun sebelumnya yakni 2016 sebesar Rp 1.324.600. Jumlah usulan UMK tahun 2017 adalah UMK tahun 2016 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekomomi. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dwi Suliyanto Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakestransos) Kabupaten Kebumen melalui Kasi Hubungan Industri dan Syarat Kerja Kamla Nugraheni mengatakan, usulan tersebut telah sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Ini usulan yang sudah ditetapkan oleh gubernur, kami tinggal menyamakan saja,” tuturnya.

Kamla juga menjelaskan, surat rekomendasi tertanggal 25 Oktober tersebut telah dikirim ke Provinsi Jawa Tengah. Meskipun itu merupakan usulan namun kemungkinan besar UMK yang akan ditetapkan sesuai dengan usulan tersebut. Sebab hal ini sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Tengah.

Dari data yang ada, jumlah UMK di Kebumen selalu naik setiap tahunnya. Sesuai data dari Disnakertransos Kebumen UMK Kebumen tahun 2009 hanya Rp 641.500, tahun 2010 UMK Rp 700.000, tahun 2011 UMK Rp 727.500, tahun 2012 UMK Rp 770.000, tahun 2013 UMK Rp 835.000, tahun 2014 UMK Rp. 975.000, tahun 2015 UMK Rp 1.157.500, dan tahun 2016 UMK Rp 1.324.600.

Dengan melihat besarnya UMK tentunya tidak akan membuat Kebumen berada pada urutan nomer 2 kabupaten termiskin. Apakah UMK juga berlaku terhadap para buruh pabrik mengingat di Kebumen juga terdapat beberapa pabrik yang beroperasi, dan bagaimana system pengawasanya dalam penegakan Perda tersebut ?. Karena tidak menutup kemungkinan para buruh mendapatkan upah dibawah UMK yang ditetapkan.(Kn07)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Anda mungkin juga suka...

Artikel Populer

Tinggalkan Balasan

Or

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.