3:39 pm - Senin Januari 27, 2020

Pasca OTT Anggota DPRD dan PNS Kebumen

1223 Viewed kebumenn 0 respond

Prof. Dr. H. Sumaryoto : Penanganan Kasus OTT Jangan Tebang Pilih, Harus Tuntas.

Di Kabupaten Kebumen dalam minggu terakhir ini di kejutkan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Kebumen, Yudhi Tri Hartanto dan Sigit Widodo salah seorang PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kebumen, Salim Kepala Cabang PT. Osma Group untuk daerah Kebumen serta tiga orang lainnya yang kini ditetapkan sebagai saksi.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK ini terjadi pada Tanggal 15 Oktober 2016 lalu. Dari aksi OTT yang dilakukan Tim Satgas KPK ini berhasil menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp.185 Juta dan dokumen. Selain dari Tiga nama yang disebutkan di atas,juga ada tiga nama lainnya yang ikut terjaring dalam OTT itu yakni Adi Pandoyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Dian Lestari dan Suhartono yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

Kemudian dalam pengembangan dari ketiga yang telah ditetapkan sebagai Tersangka, akhirnya KPK tertanggal 21 Oktober 2016 memanggil Hartoyo selaku Direktur Utama PT Osma Group. Dari hasil pemeriksaan terhadap Hartoyo, akhirnya KPK menetapkan “Big Bos” PT Osma Hartoyo sebagai Tersangka. Hingga berita ini di muat KPK Masih terus melakukan pengembangan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap  proyek-proyek Dinas Pendidikan  Pemuda dan Olah Raga (Dispora) senilai 4,8 M itu dengan memeriksa para saksi-saksi di antaranya Adi Pandoyo (Sekda), Dian Lestari (Anggota DPRD), Suhartono (Anggota DPRD) dan juga Ahmad Ujang Sugiono Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kebumen.

Mengamati jalannya OTT kasus dugaan suap ijon proyek-proyek Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kebumen itu, Prof. Dr.H.Sumaryoto yang merupakan  seorang putra daerah Kebumen kelahiran desa Banyumundal Kecamatan Buayan saat ditemui wartawan (25/10) di ruang kerjanya mengatakan, bahwa sangat disayangkan atas kejadian OTT yang melibatkan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen serta PNS Kabupaten Kebumen dalam kasus suap ijon proyek Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kebumen.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK itu patut diberikan apresiasi terhadap keberhasilan mengungkap dugaan suap tersebut. Namun saat ini pastinya masyarakat lebih menginginkan agar  KPK mengungkap kasus ini hingga sampai keakar-akarnya sehingga public mengetahui secara jelas siapa saja yang turut terlibat di dalamnya. Karena, Prof. Dr. H.Sumaryoto menilai, kedua orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka yakni Yudhi dan Sigit itu  bukanlah actor utamanya. “Masih belum jelas actor utama dalam kasus ini” ucap H.Sumayoto sembari melanjutkan, Ini merupakan tugas berat yang harus dilakukan KPK  bertindak secara professional adil dan tidak tebang pilih.”Siapapun orangnya ,bila terbukti ada keterkaitan dalam kasus dugaan suap ini dengan berdasarkan bukti yang akurat, maka harus bertanggungjawab dan menerima hukuman” Tuturnya.

Lebih lanjut H. Sumaryoto mengatakan, bahwa kejadian OTT seperti yang terjadi di Kabupaten Kebumen ini bukanlah semata-mata baru pertama kali terjadi di negeri ini. Banyak daerah-daerah yang sebelumnya terungkap dalam kasus suap maupun korupsi. Sudah menjadi rahasia umum hamper di setiap instansi maupun kantor dinas di kala adanya pelaksanaan anggaran untuk sebuah proyek dengan adanya tender, maka di situlah rentan terjadi suap menyuap. Kondisi seperti itu yang harus menjadi perhatian Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mengatasi peluang suap-menyuap itu.

Sudah menjadi komitmen bagi kita semua, bahwa Korupsi merupakan musuh terbesar kita yang harus di berantas. Korupsi maupun adanya suap menyuap untuk melegalkan sesuatu keinginan sama halnya menghambat pembangunan negeri ini. Maka dari itu sangat diharapkan tindakan aktif para penegak hokum dalam menanganinya. Dan ada dugaaan, bahwa kasus suap menyuap dan adanya korupsi bukan hanya terjadi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, ada kemungkinan terjadi di dinas-dinas kerja lainnya bahkan lebih besar angkanya.

Menyikapi kasus dugaan suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini, selain dituntut keseriusan dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk saling aktif mengungkap kasus ini lebih mendalam, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah untuk lebih cermat mengawasi setiap adanya penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN di daerah-daerah. Dalam penggunaan anggaran haruslah secara transparan berdasarkan Juklak dan Juknis. Memang, kata Prof Sumaryoto ini menambahkan, jaman sekarang ini banyak daerah yang terlihat pembangunannya jalan di tempat alias lambat dalam pembangunannya. Hal ini disebabkan  adanya rasa takut dan kekhawatiran di beberapa daerah dalam menggunakan anggaran .Ini merupakan kendala yang cukup serius yang harus dicari solusinya sehingga daerah-daerah yang menerima anggaran tidak ragu dalam mengelola atau menggunakan anggaran secara transparan, “Penggunaan APBD dan APBN harus Transparan dan Pembangunan di setiap daerah Harus tetap berjalan” Pungkasnya. (Kn.04)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Ribuan Santri Ikuti Apel dan Pawai Peringati HSN

Tertibkan Parkiran, Tim Terpadu Dishub Kebumen Periksa Tukang Parkir

Related posts