Kebumen News Berita features Budaya Kebumen dan sekitarnya

2 Agustus 2016

Bupati-Masyarakat Pinggiran Kebumen Membincang Kemiskinan Kebumen

Filed under: Berita,kebumen — Tag: , , — kebumenn @ 2:57 pm

Kebumen News – Kondisi Kebumen yang masih menyandang status kabupaten termiskin nomor dua se-Jawa Tengah mendorong keinginan Bupati Kebumen M. Yahya Fuad, SE untuk mendengar langsung suara masyarakat dalam satu majelis. Keinginan itu diinisiasi dengan Silaturahim Masyarakat Peduli yang disingkat SIMPUL. Pada silaturahim ini digelar dialog Bupati Kebumen dengan tema “Dengan silaturahmi masyarakat peduli (Simpul).”

Dilanjutkan dengan pemaparan tentang kemiskinan di Kebumen. “Sebetulnya sudah ada data makro dan mikro suspenas  untuk kepentingan program dan kegiatan.  Tetapi mengapa Kebumen mendapat status itu ternyata muncul dari dua analisis pertama antar data yang dipakai untuk mnentykan kemiskinan itu itu ternyata tidak korelatif sehingga kesulitan untuk memetakan masalah. Kedua adanya inklusif error dalam penentuan angka garis kemiskinan.” Tutur Sabar Iriyanto kepala Bappeda Kebumen.

“Garis kemiskinan yang menjadi dasar status Kebumen ditentukan angka penghasilan penduduk 267.000 perbulan perkapita. Dari angka itu muncullah Kebumen mendapat status masih termiskin nomor 2 se-Jawa tengah. Data yang dimiliki Badan Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan kalori yang dibutuhkan masyarakat diawali dari prioritas pertama kebutuhan akan beras. Kemudian disusul keutuhan akan rokok filter. Saat ini masyarakat yang kaya menghabiskan anggaran untuk merokok. Masyarakat yang miskin juga merokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok pangkal kemiskinan salah satunya adalah banyak pengeluaran untuk rokok. Selain itu sektor perumahan menempati 25 persen KPS (kartu perlindungan sosial). Penyediaan raskin tahun ini 20%, kemudian untuk PKH 17 %.

“Kemiskinn datang dari mana? Dalam Al Qur’an surah An Najm ayat 48,dan 43 dijelskan bahwa miskin itu ada pada pikirian, Lalu didukug dalam Al-baqarah. Kemungkinan miskin kita nanti lahir dari tempat ibadah. Strategi penanggulangan adalah dengan mengembangkan UMKM. 1.  Mengurangi beban pengeluaran. 2. Mensinergikan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Rini M. Kes. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan program pengentasan kemiskinan untuk tahun 2016 dari bidang kesehatan, program integrasi JKM (Jaringan Kesehatan Miskin) sebanyak 690.400 jiwa dari Kemenkes RI. dan pemegang Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) total sebanyak 723.096 atau 60% dari jumlah penduduk masyarakat Kebumen. “Kami sampaikan bahwa masyarakat miskin di desa integrasi tahun 2015-2016dari peserta mandiri sebanyak 22.300 jiwa TNI/ Polri sebanyak 26.00 jiwa. Ditambah dari peserta mencapai jumlah JKN 66% dari jumlah jiwa penduduk Kebumen.” Tutur Rini, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Kebumen.

“Program kemiskinan kegawatdaruratan pasien rujukan dengan ambulan gratis call center di Dinkes dengan jaringan 75 RSU. Kami memberi informasi pelayanan operatir call center 24 jam.” Sambung Rini. Pada bulan Februari terdapat 67 kasus. Kendalanya, ambulan online ini ada ketentuan untuk masyarakat miskin dan bukan miskin, tenaga medis puskesmas dan driver ambulans.

“Program ketiga kemiskinan program pencegahan ibu hamil dengan sistem gelang di antaranya merah kuning dan hijau. Ini untuk mengantisipasi banyaknya kasus pada 2016. Sebut saja angka 19 kasus kematian ibu hamil. Juli 2016 ada 114 kasus kematian. Balita gizi buruk 10 kasus. Ada program keempat yaitu program kawasan anti merokok dengan pembutan tim dengan menyusun perda kawasan merokok.” Tutur Rini

Selain itu di Kebumen muncul data terdapat 828 unit rumah tidak layak huni. Sebaran Rumah tidak layak huni merata di seuruh kecamatan, 4 unit menjadi pilot projek nasional dalam 5 tahun ke depan.

Amirudin Bapermades..”APBD Basnas 40 sampai 50.353 tahun ini 2019 kita selesai sebagai data survei 2016. Regulasi pemugaran RTLG dengan desain tipe a,b,c dan d. Selain itu setiap desa mendapatkan bantuan masuk dalam RPMJDes.

Progres 400 unit @ 15 juta per unit.untum 200 unit masih taraf berjalan. Kemudian PM2KM tahap pertama 200 unit tahap kedua 300 unit untuk di ajukan ke BKAAD. Untuk revisi usulan dari desa juga ada. Rumah tidak layak huni 27.000 beda dengan data milik BAPEDA. Dialog kemiskinan di mulai..Program pusat dari APBD propinsi. APBDes dan inisiatif.  Sangat menyambut tulisan dimana posisi KP2 KADES ( Kn. 16)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Tinggalkan Balasan

Or

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Powered by WordPress