Kebumen News – Salah satu program yang dicanangka Bupati dan Wakil Bupati baru adalah menghentikan kegiatan merokok bagi masyarakat. Karena merokok dinilai menjadi faktor yang mendorong proses pemiskinan masyarakat Kebumen. Beberapa even digelar untuk mendorong kebijakan Bupati berhenti merokok. Dibentuknya Tim Gerakan Anti Merokok yang dipimpin perokok berat yang sekaligus wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfud. Jalan sehat bersama Bupati, pemberian hadiah untuk yang “Tobat rokok”. Hal ini untuk mendorong kebijakan berhenti merokok.
Namun kebijakan ini ternyata dinilai tidak strategis pasalnya pemerintah tidak tegas, kalau mau menghentikan masyarakat merokok gampang tinggal tutup pabrik rokok. Tetapi justru menutup pabrik rokok akan menjadikan pemiskinan secara massal. Karyawan rokok, petani tembakau, pedagang eceran rokok. Dan lain sebaganya akan terdampak dengan adanya penutupan pabrik rokok.
“Kebijakan pemerintah berhenti merokok menurut saya tidak strategis. Tidak strategisnya, merokok bukanlah faktor utama penyebab kemiskinan, menangani kemiskinan berarti menangani akar masalah kemiskinan, ini hanya cabang. Sehingga mengurangi rokok tidak berarti mengurangi angka kemiskinan. Untuk menuju masyarakat sejahtera seperti jargon program bupati jika dihitung dari pemasukan pajak cukai rokok untuk APBD kebumen senilai 8 milyar, luar biasa, dan keberadaan pabrik rokok di Kebumen sangat memiliki andil besar dalam proses pembangunan,” Tutur Ahmad Samsul Hadi alumni IAINU Kebumen.
“Jadi tolak ukur pemberantasan kemiskinan bukan berhenti merokok, namun akar kemiskinan berasal dari kebijakan sistem pemerintah baru dan lama Kebumen yang tidak pas selama ini. Sekali lagi kebijakan ini tidak strategis untuk mengurangi kemiskinan, jangan melarang orang merokok. kalau berani pemda Kebumen pabrik rokok ditutup, jika ditutup banyak karyawan yang di PHK dan menambah angka kemiskinan”. Lanjut Samsul bersemangat. Menurutnya di sisi lain ribuan petani tembakau dan pedagang juga sangat dirugikan, ini akan melahirkan proses pemiskinan baru di Kebumen, dalam perijinan pendirian pabrik rokok yang sudah dan akan beroperasi perlu di evaluasi sebagai cara pemasukan baru untuk APBD Kebumen. Saya meminta Pemda kebumen untuk membuat kebijakan lain yang benar-benar pro rakyat untuk kesejahteraan, misal dengan pembangunan UMKM di pedesaan. Hal ini lebih pas dan tepat.” Pinta Samsul yang juga pendamping TD Kabupaten Banyumas.