Konflik Agraria Urutsewu dan Alternatif Penyelesaiannya

Kebumen – Bagaimana penyelesaian “kasus” Urutsewu dengan membaca perkembangan situasi terakhir, menjadi magnet yang senantiasa menarik dan dinantikan banyak orang. Konflik agrarian yang diasumsikan menempatkan face-a-face rakyat dan [alat koersief] negara dalam posisi diametral ini; telah mereproduksi tiga kekerasan verbal yang menempatkan rakyat sebagai korban di satu sisi, dan menguatkan bingkai impunitas militer di sisi lainnya.

Tak ada alasan untuk tetap “memelihara” konflik tak kunjung usai, karena hanya akan melegitimasi teori basi adanya kepentingan provokator yang acap ditudingkan fihak militer saat petani Urutsewu melancarkan perlawanan terhadap ketidakadilan agraria di wilayahnya. Terhadap proses penyelesaian, sejauh yang diupaya; sangat diharapkan banyak fihak. Tetapi penyelesaian yang bagaimana dan dengan pendekatan seperti apa, ini pentingnya membaca dengan jujur jejak perjuangan petani dan sepak terjang TNI; selama dan sejauh ini.

Terlepas dari bagaimana tim independen akan memaparkan hasil kerjanya yang terlunta tunda, tulisan ini merupakan proyeksi kekinian yang menandai 5 tahun peringatan “Tragedi Urutsewu” di Setrojenar, 16 April silam.

Silaturahmi Politik Pasca Pilkada

Penyelesaian “kasus” Urutsewu hampir mustahil tanpa kesediaan semua fihak untuk jujur dan konsisten dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran mana yang dihimpun tim independen dalam kerja investigasinya. Dan kebenaran mana yang tumbuh dalam dialektika sejarah agraria kawasan Urutsewu itu sendiri. Kejujuran akan menunjukkan apakah kedua kebenaran itu selaras jalan atau cengkah berkebalikan secara logika.

Menarik apa yang terjadi sebagai bagian dari proses lanjut penyelesaian konflik agraria Urutsewu pasca Pilkada yang menghasilkan Bupati baru, adalah silaturahmi 8 wakil masyarakat tani Urutsewu dengan Fuad di rumah dinas Bupati pada Sabtu (19/3). Pada kesempatan mana telah ditunjukkan bukti-bukti [baca: sertivikat] pemilikan petani atas tanah pesisir Urutsewu. Di saat jeda mana Tim Independen belum lagi memaparkan hasil investigasi yang molor dari jadwal semestinya.

Hal ini setimpal dengan ngototnya TNI-AD yang bersikukuh melanjutkan pemagaran sepanjang 22,5 kilometer pesisir sementara proses mediasi tengah berlangsung dan tim independen masih harus bekerja melaksanakan tugas sejak awal pembentukannya hingga hari-hari menjelang pemaparan.

Wacana Pembongkaran Pagar

Berdasarkan data LPSE diketahui besaran biaya pemagaran pesisir Urutsewu senilai Rp. 4.720.000.000,- bersumber dari APBN. Dalam implementasinya masih menyisakan pesisir desa Setrojenar sebagai satu-satunya –dari jumlah 15 desa- yang “selamat” dari pemagaran oleh TNI-AD. Desa ini memang diasumsikan secara konotatif sebagai “barometer perlawanan” petani Urutsewu terhadap apa yang oleh petani setempat dikategorikan sebagai perampasan tanah secara sistematis oleh TNI.

Penundaan pemagaran di pesisir Setrojenar ini bukan tanpa sebab, selain “ancaman” realisasinya tinggal hanya masalah waktu. Tetapi juga faktor lain karena petani dan warga desa Setrojenar sendiri bersiap memeranginya. Insiden tragis 5 tahun silam yang secara hukum sama sekali tak berkeadilan itu telah membajakan penolakan petani tanpa kompromi. Faktor lainnya ada tengara manajemen belanja material pemagaran di toko bangunan lokal yang bermasalah.

Secara umum, pemagaran pesisir Urutsewu sepanjang 22,5 kilometer itu sendiri memang penuh bermasalah. Bagaimana bisa mencairkan dana APBN miliaran rupiah untuk membiayai “program nasional” pemagaran kawasan konflik yang status tanah dan batas-batasnya belum diselesaikan dulu?

Diantara sinyalemen dan prawacana penyelesaian win-win solution versi pemerintah yang lemah, kini muncul wacana kuat pembongkaran pagar TNI. Wacana ini muncul justru bersumber dari pejabat militer sendiri, di masa petani Urutsewu meminta penghentian pemagaran pesisir; sementara proses mediasi tengah berlangsung. Dalam konteks ini, muncul pernyataan Dandim 0709/Kebumen:

“Sekarang, apa urgensinya kita menghentikan pemagaran itu? Toh, tidak juga (tanah pesisir_pen) itu milik perorangan. Kalau pun nanti, itu memang ternyata kepunyaan masyarakat, kami sudah mendapat perintah; berikan semuanya, (berikut) sak pager-pagernya..”

Dan pada pertemuan dengan Bupati (19/3) di Ruang Pedalen, 8 perwakilan Urutsewu telah menunjukkan bukti kepemilikan tanah pesisir ke Bupati. Bukti sertivikat dan akta jual beli bersegel ini juga telah ditunjukkan kepada Gubernur. Artinya, petani punya bukti pemilikan tanah di zona yang diklaim sebagai “tanah Negara” atau “tanah TNI” yang dipagari. Dalam konteks ini, petani, pemilik tanah pesisir itu; jelas tak butuh pagar!

Pertanyaannya: Seberapa kuat kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikannya? (KN/04)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Anda mungkin juga suka...

Artikel Populer

Tinggalkan Balasan

Or

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

hot photos of malayalam actress lena renklipornoo.net honey moon xnxx افضل مواقع السكس المترجم sexdejt.org فيلم سكس سورى desi unseen.com indiantubes.net hot sneha راجل ينيك بنته aflamsexaraby.com افلام سكس حيوانات مع نساء 裏風俗 javidol.org 3dsvr
indian xxx videos mehrporn.com kv2 patiala horsemating pakistanixxxmovie.com iandian xxx com telugu heroins blue films xxxhindividoes.com hindu girl hot أشهر مواقع السكس orivive.com سكس محارم عراقى hornybank.com mecoporn.com hdmovies.da
hindi bf video me hindihdporn.net xnxx coimbatore igyou kaikitan cartoon-porn-comics.com manhwa henati slime girl hentai manga jabhentai.com ecchi mecha oh yes mommy.com gotubexxx.com bengali nude girls brother sister sex story pornhindivideo.com student x video