Perpag Gelar Pelatihan Hukum dan Advokasi Rakyat

1147 Viewed kebumenn
Advertisment Single content advertisement top

Kebumen – Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) mengadakan pelatihan hukum dan advokasi lingkungan di Desa Sikayu, Buayan. Sebanyak 30-an warga secara intens mengikuti pelatihan sehari penuh dengan dukungan pemateri dari LBH-YLBHI Semarang dan Walhi Nasional, Jakarta.

Sekretaris Perpag Nanang Triono megemukakan pentingnya pelatihan hukum ini dengan pertimbangan realistis adanya indikasi pelanggaran hukum dalam bentuk perubahan regulasi yang berekses pada ancaman kelestarian ekosistem karst di wilayahnya. Dalam prosesnya, perubahan regulasi ini melibatkan pemerintah sebagai inisiator yang cenderung menguntungkan investor tetapi merugikan kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

“Pelatihan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat”, ungkapnya.

Dengan begitu, dalam mengemban misi organisasinya memiliki bekal pengetahuan dasar, terutama hukum lingkungan dan hak-hak ekosob (ekonomi sosial budaya) yang akan terus diasah seiring dengan perkembangan situasi dan fakta-fakta lapangan.

Mengembalikan Regulasi Lama

Sebagaimana diketahui bahwa payung perlindungan ekosistem karst Gombong selatan, sebagaimana diatur dalam ESDM No.1456 K/20/MEM/2000, No. 961 K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan. Hal ini diperkuat dengan penetapan Kawasan Eco-Karst oleh Presiden SBY pada 6 Desember 2004 di Wonosari, Gunungkidul, DIY.

Tapi atas usulan Bupati Kebumen telah mengalami perubahan dengan munculnya Kepmen ESDM No.1659 K/40/MEM/2004 yang baru.
Pada Kepmen ESDM yang baru ini telah terjadi perubahan signifikan mengenai pengurangan luasan bentang karst hingga 8 Km persegi, tanpa lampiran gambar peta yang menjelaskan pengurangan luasan itu. Atas perubahan ini, memungkinkan kepentingan eksploitasi atas kawasan lindung karst terumbu yang dilarang oleh regulasi lama.

Wakil Ketua Perpag Lapiyo berharap ada pencabutan regulasi baru yang berekses ancaman terhadap ekosistem karst di wilayahnya. Hal ini juga menjadi bahan kajian kritis dalam pelatihan hukum dan advokasi yang digelar di rumahnya, yang sekaligus dimanfaatkan sebagai sekretariat Perpag.

Tak kurang pemateri dari LBH-YLBHI Semarang menanggapi senada dengan Lapiyo. Modus perubahan regulasi demikian juga terjadi di daerah lain seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah.(Kn/04)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab

Bukit Langit Menawarkan Wisata Alam Mempesona

Wisata Karang Agung Kecamatan Ayah

Related posts