3:44 pm - Selasa Desember 10, 5196

BKD Kebumen Dilarang Diskriminatif dalam Penerimaan CPNS

1161 Viewed kebumenn 0 respond

Kebumen News – Setiap pagi perempuan muda yang punya dua anak itu, harus berangkat pagi-pagi selalu agar tidak terlambat menyalami siswa-siswi yang masuk kelas. Terlihat guru-guru tetap yang lain terkadang berangkat lebih siang. Lulusan S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) ini adalah guru tidak tetap di sebuah madrasah. Badannya yang kecil terkenal energik, dan pintar komputer. Bahkan dalam beberapa urusan termasuk pemberkasan sertifikasi, kenaikan pangkat guru PNS, dialah yang diminta mengerjakan, tentu dengan upah sekedarnya rentang 100-200 ribu. Hanya cukup untuk membeli susu dua anaknya yang ditinggal di rumah bersama suaminya yang juga masih GTT.

Sebut saja namanya Ismi, sejak masuk di madrasah dua tahun lalu ia bersyukur mengalami kenaikan gaji dari Rp.100 ribu perbulan menjadi Rp. 150 ribu, untuk membeli bensin tiap hari,ia harus minta uang kepada orang tuanya. Ia bertahan menjadi GTT dengan harapan suatu hari mendapat kesempatan menjadi PNS,seperti impian ibunya.

Tahun ini ia cukup senang karena pemerintah membuka peluang untuk menjadi CPNS di formasi guru kelas. Tetapi ia harus menelan ludah kecewa lantaran formasi guru kelas di SD tertutup untuknya, sementara ia lihat formasi untuk guru MI terbuka untuk semua jurusan pendidikan.
Penerimaan CPNS besar-besaran ini rupanya membuat beberapa lulusan tidak dapat mendaftar pada formasi tertentu. Salah satunya adalah lulusan S.1 PGMI yabg tidak dapat mendaftar di formasi guru kelas SD. Sementara di formasi guru MI, dapat menerima lulusan PGSD dan lulusan pendidikan umum. Hal ini dipandang diskriminatif oleh Rektor IAINU Kebumen.
“Kembali BKD Kebumen menunjukkan diskriminasi dalam kualifikasi pendidikan. Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan Undang-undang Sisdiknas dan ketentuan gelar sarjana yang telah disetarakan. Kasusnya tidak mensetarakan PGSD/PGMI ini adalah persoalan hak anak bangsa yang tidak boleh dihilangkan hanya karena ego sektoral. Semoga yang lebih kuasa memberikan petunjuk untuk BKD Kebumen. Kebijakan di kabupaten lain dapat mengakomodasi lulusan PGMI mendaftar di formasi guru kelas SD.” Tutur Imam Satibi Rektor IAINU Kebumen.
Terpisah Ketua IKA IAINU Kebumen Mustolih Brs, juga menyayangkan kebijakan yang dikotomis diskriminatif ini. “Di perkuliahan Prodi PGMI mahasiswa juga dilatih untuk menjadi guru kelas,sama seperti di PGSD, bahkan di PGMI ada juga cara membelajarkan siswa pada mata pelajaran agama. Dari sini seharusnya lulusan PGMI setara dengan lulusan PGSD dalam hal menjadi guru kelas, apalagi adanya keputusan menteri yang menjelaskan bahwa lulusan PGMI setara dengan lulusan PGSD.” Tutur Mustolih yang juga Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen.
Secara khusus diskriminasi ini juga memunculkan keprihatinan dari Persatuan Guru NU Kabupaten Kebumen Muhamad Solahudin. Menurutnya Kebumen adalah miniatur negara dalam konteks pemerintahan. “Oleh sebab itu negara dalam hal ini kabupaten harus mengakomodasi semua kepentingan warga negara. BKD badan yang menjaring CPNSD bukanlah milik salah satu perguruan tinggi. Oleh karena itu menteri agama telah membuat peraturan dan itu dilindungi oleh undang-undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa alumni PGMI memiliki gelar S.Pd. Mendikbud juga menyatakan hal yang seirama bahwa alumni PGSD bergelar S.Pd. Sama dengan alumni PGMI sehingga sama-sama memperoleh gelar sarjana pendidikan.” Tutur Guru MAN 2 Kebumen yang tengah nelanjutkan studi S3 nya di UNY.
Termasuk tidak menyetujui atas diskriminasi BKD Kebumen ini pimpinan Organisasi yang baru dilantik minggu lalu Persatuan Guru Madrasah Idonesia (PGMI) Sururi.
Sururi menyatakan bahwa sudah saatnya sekarang guru di lingkungan Dikbud dan guru di lingkungan Kemenag berjalan seiring dan setara. Era sekarang adalah era kesetaraan, pihak-pihak yang ingin melakukan diskriminasi melalui rekayasa kebijakan,seharusnya berfikir bahwa pendidikan itu bukan domain Dikbud saja,tetapi juga domain Kementerian Agama. Maka kami yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Indonesia menyatakan sikap “Menolak diskriminasi dalam penerimaan CPNS di BKD Kebumen yang tidak memasukkan formasi Guru SD dari lulusan Pendidikan Guru MI. Karena mata kuliah dan pembelajaran antara di PGSD dan PGMI sudah dibuat sama.”
“Mendesak BKD Kebumen untuk membuka fomasi guru SD dari lulusan PGMI.”
“Mendesak BKD untuk lebih banyak mengakomodasi lulusan dari perguruan tinggi lokal.”
Apalagi menurut Imam Satibi kebijakan BKD Kebumen itu tidak sesuai dengan Permenristekdikti No.33 Tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi yang tekah Mencabut Permen Nomanklatur prodi no.15 Tahun 2017. Permenristekdikti yang telah ditetapkan pada tanggal 31 August 2018 pada lembaran negara Nomor BN/LN: 1266 Tahun 2018 dan telah diundangkan pada tanggal 12 September 2018 telah jelas di aitu status Permen adalah mencabut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017.
Dengan pemberlakuan Permen ini, semua program studi baru yang hendak diusulkan tidak lagi terikat pada Daftar Nomenklatur yang diatur dalam Kepmenristekdikti No.257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pergerakan perguruan tinggi untuk merespon revolusi industri 4.0. Dan kexepatan pergerakan teknologi.
Jadi perguruan tinggi dipersilahkan untuk membuka program studi apapun terutama terkait teknologi, tidak lagi terikat oleh nomenklatur. Penamaan prodi menjadi fleksibel, penamaan diusulkan oleh kampus masing-masing sesuai kebutuhan masyarakat.
Masih menurut Imam Satibi kendati demikian, dengan tak ada lagi nomenklatur, perlu ada kejelasan rumpun ilmu sesua UU PT jika perguruan tinggi ingin mengajukan penamaan suatu prodi baru. UU PT no.12 tahun 2012 pasal 10 sudah menetapkan Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari : rumpun ilmu agama; rumpun ilmu humaniora; rumpun ilmu sosial: rumpun ilmu alam; rumpun ilmu formal; dan rumpun ilmu terapan.
Referensi dapat diunduh di di: http://jdih.ristekdikti.go.id/view-file/?id=fe1f11ab-4a43-4acb-9045-8953ea5656ea dan http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2018/09/25/permenristekdikti-no-33-tahun-2018-tentang-penamaan-prodi-pada-perguruan-tinggi-mecabut-permen-nomanklatur-prodi-no-15-tahun-2017.html. (Kn.01)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
5/5 - 1
You need login to vote.

Kegemaran Warga Lokal di Sham Shui Po, Hong Kong

foto sepesial Ilutrasi

Tradisi Pernikahan Adat Jawa Desa Peneket

Related posts