3:24 pm - Sabtu Maret 23, 2019

Perubahan RTRW Kebumen Dituntut Partisipatif, Terbuka dan Mengutamakan Keselamatan Lingkungan

1015 Viewed kebumenn 0 respond

Kebumen News (7/11/2017) >> Aliansi masyarakat untuk tata ruang  datangi gedung DPRD Kebumen. Dalam siaran persnya mereka menginginkan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kebumen Harus Partisipatif, Terbuka dan Utamakan Kelestarian Lingkungan. 

Regulasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen lewat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 saat ini berlaku untuk tahun 2011-2031, yang berarti juga regulasi tersebut sudah memerlukan peninjauan ulang bahkan perubahan.

Dalam penyusunannya, RTRW selain harus didahului dengan adanya kajian lingkungan hidup strategis yang independen, objektif dan partisipatif, RTRW dalam penyusunannya juga diwajibkan adanya partisipasi masyarakat dan proses yang berkeadilan. Hal tersebut mencakup tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Aliansi masyarakat Kebumen yang terdiri dari masyarakat desa Sikayu, desa Nogoraji, desa Banyumudal, YLBHI-LBH Semarang dan YLBHI-LBH Yogyakarta.

Dalam hal ini memandang penting proses peninjauan ulang dan perubahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kebumen untuk dilaksanakan secara partisipatif, terbuka dan disesuaikan dengan fungsi lingkungan dengan titik tekan kepada pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat.

Hal tersebut berkaitan dengan fungsi kawasan lindung di Kabupaten Kebumen, salah satunya adalah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yaitu KBAK Gombong.

“Kami memandang penting agar perubahan RTRW Kabupaten Kebumen untuk tetap mengakomodir fungsi lindung dari kawasan karst. Caranya ialah dengan tidak mempersempit luasan dari kawasan lindung tersebut (baca : KBAK Gombong) bahkan justru terus menginventarisir dan menetapkan kawasan-kawasan yang faktanya memiliki fungsi lindung,” Ujar Adi H Budiawan.

Aliansi Masyarakat RTRW Kebumen meminta baik pihak DPRD Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Melaksanakan amanat PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Melaksanakan seluruh proses peninjauan ulang dan perubahan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 secara partisipatif, terbuka dan mengutamakan kelestarian dan perlindungan lingkungan.

Mengacu pada Undang- Undang tentang penataan ruang maka perubahan RTRW Kabupaten Kebumen harus tetap mengakomodir fungsi lindung dari kawasan karst. Dengan tidak mempersempit luasan dari KBAK Gombong Selatan menjadi 4089 hektar, bahkan justru terus menginventarisir dan menetapkan kawasan-kawasan yang faktanya terkategori sebagai KBAK. (Kn.07)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

Perpusda Kebumen Luncurkan Perpustakaan Digital