7:25 pm - Sabtu Agustus 18, 2018

RAPBD 2017 Kebumen, Tak Berpihak Pertumbuhan Ekonomi Petani

1028 Viewed kebumenn 0 respond

Kebumen News (20/11) >> Kebutuhan anggaran pertanian kabupaten Kebumen seharusnya berkisar 12 % dari APBD Kebumen tahun 2017, namun RAPB 2017 yang diajukan eksekutif dianggap keberadaan kuota anggaran peningkatan ekonomi berbasis pertanian hanya 1,3% dari total APBD Kebumen. Hal ini oleh masyarakat peduli anggaran dinilai terlalu kecil, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi masyarakat petani.

Ketimpangan ini terungkap pada diskusi yang digelar di markas Formasi Sabtu, (17/11) yang dihadiri masyarakat sipil lainnya. Merekayang hadir adalah anggota DPRD, Kelompok Tani, FKMD, APDESI Kebumen, Perwakilan NU, Sadar, Migran care, dan media. Diskusi ini mendorong anggaran APBD yang berasal dari DAU, DAK dan APBD Murni Kebumen untuk lebih memihak Peningkatan ekonomi berbasis pertanian.

“Hal ini mendasari RPJMP Nasional, dan provinsi, selain itu juga mendorong kebijakan RPJM ke-3 Kebumen menuju pertumbuhan ekonomi berbasis agroindustri pertanian yang merupakan visi dan misi bupati  Fuad-Yazid.” Tutur  Sutarjo  Salah seorang peserta diskusi.

Selain ketimpangan d atas, diskusi ini juga menyoroti kondisi molornya penetapan APBD sampai 5 bulan, adanya OTT KPK di Kebumen, dan banyaknya tarik ulur kepentingan, dinilai berdampak pada kinerja pemerintah Kebumen hingga perangkat desa. “Seandainya dalam penetapan APBD ini tidak cepat dirampungkan, memang kita terlambat dalam memantau proses anggaran, namun  perlu adanya solusi agar kuota pertanian ini lebih diperhatika dalam APBD Kebumen ini.” Tutur Fuad Habib Kordinator Advokasi Formasi.

Seperti kita ketahui bersama, jadwal DPRRD Kebumen minggu ini pada tahapan penyusuan RAPBD. Setelah itu masih ada tahapan kata akhir Fraksi DPRD Kebumen, jadi masih ada waktu 14 hari sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Sesi diskusi yang dipandu oleh Fuad Habib, menghasilkan kesepakatan perlunya perbaikan dengan maksud tujuan angka-angka anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan kuota pertanian tidak perlu, dan perlunya revisi RAPBD sebelum  ditetapkan ke APBD oleh Gubernur yaitu sebelum bulan Desember.

Dengan menyurati dan dilampiri tanda tangan semua peserta diskusi anggaran itu dilayangkan kepada DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan menjadi APBD 2017. “Harapanya agar aspirasi dari masyarakat dalam memperjuangkan anggaran berbasis pertanian betul-betul diperhatikan.“ Pungkas Fuad. (Kn.10)

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

Jalan-jalan Semakin Rusak, Penetapan APBD 2017 Molor

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati

Related posts