7:14 pm - Jumat Oktober 19, 2018

Analisis Implementasi Kebijakan yang Elitis dan Politis Kebumen

586 Viewed bram 0 respond

Kebumen >> Kajian ini berfokus untuk menjelaskan dimensi politik dan ekonomi di balik kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, salah satunya saat membuat Kampung Inggris Kebumen (KIK) di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah (9/2016).

Kajian ini didesain untuk menelaah pembuatan kebijakan publik yang prematur dan berpotensi melanggar berbagai regulasi yang ada. Kajian ini diawali dengan melihat fenomena adanya KIK tanpa adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati yang mengatur.

Padahal kebijakan publik idealnya harus memiliki kerangka kebijakan dan melalui alur kebijakan yang diatur oleh peraturan perundang-undanggan yang berlaku. Fakta di lapangan menunjukkan adanya keterlekatan ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan KIK. Dalam kajian kebijakan, fenomena ini dimaknai sebagai fenomena kebijakan yang elitis dan tidak populis.

Kajian ini penting untuk: 1. melihat konteks dan isi sebuah kebijakan yang seharusnya tidak dikeluarkan dalam rangka merespon permasalahan yang tidak mendesak untuk segera diatasi; 2. memaparkan secara mendalam aktor-aktor beserta interaksi yang dilakukan selama proses kebijakan berlangsung; 3. melihat lebih  kritis kelemahan negara dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas dan memiliki legitimasi tinggi di masyarakat.

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Kampung Inggris Kebumen (KIK) di Desa Jatijajar , Kecamatan Ayah, Kebumen?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis meminjam Teori Keterlekatan ala Granovetter guna melihat interaksi antara rasionalitas ekonomi dan politik dalam sebuah kebijakan. Penulis juga memakai Teori Implementasi Kebijakan ala Grindle guna menganalisa isi dan konteks kebijakan yang sedang berlangsung di balik adanya KIK.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif studi kasus sebagai metode penelitian. Hal ini penulis tempuh karena penelitian kualitatif memberikan ruang bagi penulis untuk menganalisis esensi lebih mendalam dan utuh dengan tidak mengambil jarak terhadap objek penelitian.

Penelitian ini sampai pada temuan menarik bahwa kebijakan KIK adalah kebijakan yang memanfaatkan celah keterbatasan hukum dan kekuatan informal yang mem-by pass– tahapan penyusunan kebijakan yang teknokratis. Selain tidak memiliki payung hukum, kebijakan KIK oleh elite politik lokal berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang adanya penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara dan penyelewengan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah.

Penulis : R.P.J. Agung Widhianto (Peneliti Independen di Bidang Kebijakan Publik, Politik Informal, Masyarakat Sipil dan Birokrasi).

Gunakan Bahasa Yang baku, Sopan dan Bertanggung Jawab
Don't miss the stories followKebumen News and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

Training Motivation Siapkan Siswa Raih Masa Depan

Pengrajin Kayu Langka Pertama di Kebumen

Related posts